13 Desember 2019

Berita Golkar - Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (12/12) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan. Dalam rapat tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan 4 program kerja “Merdeka Belajar” dan membahas rencana APBN Kemendikbud tahun anggaran 2020.

Salah satu program kerja yang dipaparkan adalah penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan Ujian Sekolah (US) yang formatnya diserahkan sepenuhnya pada guru dan sekolah. Hal ini, menurut Mendikbud Nadiem Makarim, dikarenakan gurulah yang paling mengetahui keadaan siswanya masing-masing, dan metode apa yang paling sesuai untuk mengetes kompetensi-kompetensi tertentu.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ingin khusus menanggapi kebijakan tersebut, karena menurutnya program ini yang memiliki kemungkinan dampak yang paling signifikan.

Baca juga: Hetifah Nilai Ujian Nasional Tak Terbukti Tingkatkan Mutu Pendidikan Indonesia

“Saat guru diberikan kebebasan lebih, daya kreativitasnya akan muncul. Mereka akan memikirkan cara-cara bagaimana panduan yang ada dalam kurikulum K-13 itu dapat diterjemahkan dan diserap lebih baik oleh peserta didik, sesuai konteksnya masing-masing,” ujarnya.

Hetifah juga mengapresiasi kebijakan Mendikbud yang tidak mewajibkan semua sekolah menerapkan hal tersebut. Menurutnya, jika ada sekolah-sekolah yang masih harus beradaptasi dan belum memiliki kemampuan untuk membuat soal sendiri, harus diakomodir Kemendikbud.

“Untuk sekolah-sekolah yang sudah siap melesat, biarkan mereka memaksimalkan potensinya, tidak boleh kita tahan. Sementara untuk sekolah-sekolah yang belum siap, saya dengar Kemendikbud tetap menyiapkan bank soal. Itu bisa menjadi opsi yang sangat baik,” ujarnya.

Baca juga: Hetifah Nilai Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Masih Relevan

Meski demikian, Politisi Partai Golkar asal Kalimantan Timur ini mengingatkan bahwa selain dari kompetensi, motivasi guru juga harus menjadi faktor yang dipertimbangkan. “Tingkat motivasi guru itu berbeda-beda. Ada yang memang idealis dan memiliki semangat mengajar tinggi, dengan kebijakan ini jadi semangat untuk berinovasi. Tapi ada juga yang tidak,” paparnya.

Ia menyarankan, Kemendikbud menyiapkan mekanisme untuk memotivasi guru dalam berinovasi dan memberikan pengajaran terbaik bagi murid-muridnya. “Bisa dengan pemberian insentif, penghargaan, atau mekanisme lainnya. Agar guru-guru yang rajin dan mau berusaha lebih bisa terapresiasi,” pungkasnya. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Hetifah


Kategori Berita Golkar Lainnya