16 Desember 2019

Berita Golkar - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tetap menjaga netralitas saat pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 23 September 2020.

Sebagai komisi yang menangani pemerintahan daerah, Ahmad Doli mengatakan, Komisi II DPR memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas pilkada yang lebih baik di daerah. Depok merupakan salah satu kota yang akan menyelenggaarakan pilkada pada 2020.

"Kami berharap bisa menghasilkan pasangan kepala daerah yang kapabel dan memiliki visi dan misi serta bersih dari berbagai kasus. Untuk menghasilkan kepala daerah seperti itu maka penyelenggaraannya juga harus berjalan baik," ujar Ahmad Doli dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Sindir Anies Baswedan, Ace Hasan Tagih Janji Tak Ada Penggusuran di DKI Jakarta

Dalam kesempatan tersebut Ahmad mengingatkan agar pegawai negeri sipil di Depok menjaga netralitas. "Kalau wali kota petahana saat ini mau maju, maka para ASN harus tetap bekerja profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis apalagi persoalan dukung mendukung," kata Ahmad yang merupakan kader Partai Golkar ini.

Komisi II DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok untuk ikut serta mengawasi hal ini. Anggota Komisi II DPR Agung Budi Santoso menuturkan, jika semua pimpinan daerah di Depok akan maju dalam perhelatan pilkada mendatang, maka dia meminta para ASN untuk berhati-hati.

"Yang saya dapat infonya, pak walikota petahana, pak wakil wali kota petahana dan juga pak sekretaris daerah akan maju dalam pencalonan kepala daerah tahun depan. Ini pasti nanti para ASN suaranya terbelah. Para kepala dinas pasti bingung mau pro ke yang mana? Inilah mengapa kami meminta Bawaslu mengawasi, jangan sampai ada ASN cenderung mendukung salah satu calon," tutur Agung.

Baca Juga: Honorer Disuruh Masuk Got, Basri Baco Tuding Lurah Jelambar Sok Berkuasa Gaya Kolonial

Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini menuturkan, pihaknya akan tetap menjaga integritas. Perihal netralitas ASN, pada 25 November 2019, Bawaslu Depok juga telah menerima kunjungan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ke depan, Bawaslu Kota Depok akan membuat memorandum of understanding (MOU) dengan Pemkot Depok untuk mendeteksi dini masalah netralitas ASN.

"Kami juga sudah membuat imbauan bahwa mutasi dan rotasi ASN paling lambat dilakukan oleh wali kota enam bulan sebelum masa pendaftaran pasangan calon dibuka oleh KPU Kota Depok. Kalau mau mutasi dan rotasi ya paling lambat Desember ini dilakukan. Lewat dari Desember sudah tidak boleh dilakukan," kata Luli di Depok, Jawa Barat, Senin (16/12/2019).

Baca Juga: Pilkada Langsung Rawan Korupsi, Bamsoet Usulkan Kembali ke Parlemen

Dia juga menegaskan, Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan sekolah kader pencegahan pemilu. "Kami punya amunisi banyak untuk mengawasi ASN. Pastinya kami juga akan tetap menjaga netralitas kami," pungkas Luli. {www.beritasatu.com}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia #Luli Barlini


Kategori Berita Golkar Lainnya