26 Desember 2019

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, agar merekut orang yang akan menduduki pejabat eselon I dan II di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus dengan merit sistem.

Yakni mengutamakan orang-orang yang berkompeten dengan sietm merit, bukan karena kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tanpa memperhatikan kualitas.

"Sudah tidak zamannya lagi rekrut pejabat karena KKN. Ingat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau datangkan banyak investor dari luar negeri, maka pejabat-pejabat biroktasi haruslah berkualitas. Oleh karena itu rekrutlah pejabat karena kualitas,” kata Melki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Baca Juga: Hindari Bantuan Salah Sasaran, Ace Hasan Minta Pemerintah Pastikan Validitas Data Kemiskinan

Melki mengatakan seperti itu ketika diminta komentarnya terkait kekuatiran sejumlah pihak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemnaker mengenai rencana pengangkatan eselon I dan II di Kemnaker dalam masa-masa yang akan datang dengan sistem KKN sebagaimana diduga dilakukan Menaker terdahulu.

“Kami takut pengangkatan eselon I dan II yang akan datang dengan sistem KKN seperti yang didugakan dilakukan masa lalu,” kata seorang pejabat eselon IV yang enggan disebutkan namanya.

Dugaan perekrut pejabat dengan sistem KKN di zaman Hanif Dhakiri sering diberitakan media, namun pihak Kemnaker enggan memberikan komentar atau klarifikasi.

Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar yang ketika Hanif sebagai Menaker tetap menduduki jabatan yang sama enggan berkomentar. Ia berbicara tetapi dilarang untuk ditulis komentarnya.

Baca Juga: Rasanya Khas, Agun Gunandjar Selalu Belikan Abon Ciamis Untuk Akbar Tandjung

Sampai saat ini sebanyak dua jabatan eselon I yang masih kosong yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Kemnaker dan Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kemnaker.

Sampai saat ini Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan Kemnaker ialah Brigadir Jenderal Polisi Iswandi Hari. Iswandi Hari juga merangkap sebagai Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, Ditjen Pembinaan Pengawasan, Kemnaker.

Sedangkan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kemnaker Aris Wahyudi. Melki menegaskan, perekut pejabat harus dites secara terbuka dan yang direkrut harus benar-benar yang terbaik. “Jangan sampai orang tidak berkualitas diangkat,” kata anggota DPR dari Partai Golkar ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, meminta KPK agar mengawasi perekutan pejabat di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah termasuk Kemnaker.

Baca Juga: Adies Kadir Puji Kapolda Metro Jaya Nana Sujana Sosok Tangan Dingin dan Matang

“Saya memang dengar bahwa di zaman Hanif perekrutan pejabat diduga karena uang melalui staf khusus. Ya, memang dugaan ini belum dibuktikan namun kita berharap di zaman Ida Fauziyah dugaan seperti itu tidak ada lagi. Oleh karena itu, KPK perlu mengawasi,” kata Gabriel.

Gabriel juga berharap Menaker dan menteri-menteri lainnya tidak perlu terlalu banyak mengangkat staf khusus. “Apalagi staf khusus yang kerjanya hanya untuk meminta uang kepada orang yang ingin mendapatkan eselon harus ditiadakan,” kata dia.

Gabriel juga menyoroti seorang pejabat eselon II di Ditjen Pembinaan Pengawasan, Kemnaker, yang sudah lama sakit namun belum diberi kesempatan untuk istirahat alias diganti. 

“Kalau sakit sudah lama begitu harus diberi kesempatan untuk istirahat saja di rumah. Yang diutamakan kinerja direktorat khususnya dan kementerian umumnya tidak terganggu,” kata dia.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Resmikan Museum A Rafiq di Depok

Terbuka Kepada Media Melki juga menyayangkan Ida Fauziyah yang tidak berbuka kepada wartawan. “Saya juga dengar Menaker enggan diliput dan diwawancara wartawan. Ingat fungsi wartawan dan pers adalah untuk mengontrol kinerja pemerintah,” kata Melki.

Menurut Melki, rajin mengirim siaran pers kepada wartawan bukanlah sebuah praktik keterbukaan kepada masyarakat. Karena siaran pers itu sifatnya satu arah.

“Berikan kesempatan kepada wartawan untuk hadir dalam setiap acara kementerian, beri mereka kesempatan bertanya, dan menteri harus menjawab sebisanya. Jangan kabur,” kata dia.

Melki juga mengaku tahu Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindarno yang kurang bersahabat dan tidak terbuka kepada wartawan. “Jadi kepada Biro Humas harus friendly dan bisa menjelaskan apa yang ditanyakan wartawan. Tidak jaga wibawa seperti pejabat zaman Orde Baru,” kata dia.

Baca Juga: Warga Desa Kassing Korban Kebakaran Adukan Dukanya, Supriansa Teteskan Air Mata

Gabriel menghimbau Kepala Biro Humas Kemnaker, Soes Hindarno agar belajar kepada Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu menjelaskan secara bagus kepada masyarakat.

Melki dan Gabriel meminta Menaker dan jajarannya membaca UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “UU ini mengamanatkan agar birokrasi terbuka kepada publik,” kata dia.

Khairul Anwar ketika dimintai pendapatnya, enggan berkomentar. “Mohon semua komentar saya tidak ditulis,” kata Khairul. {www.beritasatu.com}

fokus berita : #Melki Laka Lena #Ida Fauziyah


Kategori Berita Golkar Lainnya