30 Desember 2019

Berita Golkar - Pendemo dari masyarakat nelayan dan mahasiswa masuk ke Ruang Paripurna DPRD Propinsi Bangka Belitung, Senin (30/12/2019), untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka diizinkan oleh pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung, untuk masuk ke dalam ruang rapat Paripurna.

Di dalam ruang rapat tersebut, para mahasiswa ini duduk di kursi anggota DPRD, selain itu duduk pula sisi kiri dan kanan dan lantai atas ruang rapat Paripurna.

Mahasiswa, persatuan nelayan dan masyarakat pesisir kepulauan Bangka Belitung ini mendesak Pemerintah Provinsi Babel, menolak  tambang laut, zona tangkap nelayan zero tambang, pencegahan hukum terkait ilegal mining, Trawl dan compreng diperairan laut Babel.

Baca Juga: Siapa Pendamping Aunur Rafiq di Pilkada Karimun 2020? Ini Jawaban Ansar Ahmad

Mereka juga meminta menyelamatkan ekosistem pesisir dan kawasan wisata wilayah kelola rakyat pesisir, dan tinjau ulang pemberian izin rambak udang di kawasan pesisir dan Mangrove.

Ketua Fraksi Golkar Algafry Rahman, yang juga Wakil Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bangka Belitung, Algafry Rahman, menyatakan sikap menolak tegas terkait Perda RZWP3K yang tidak mengindahkan zona tangkap nelayan.

"Berdasarkan rapat teknis di Kementrian Kelautan dan Perikanan menyatakan sikap menolak tegas Perda RZWP3K dalam Perda bila mana tidak mengindahkan keberadaan kawan-kawan nelayan, karena kita melihat draf RZWP3K masih ada tumpang tindah antara zona tambang dan zona tangkap,"ungkap Algafry Rahman.

Baca Juga: Plafon Masih Bocor, Ketua DPRD Siak Ogah Tempati Rumah Dinas

Ia menambahkan, dalam kententuan undang-undang harus memperhatikan dan mengutamakan keberadaan nelayan.

"Melihat bahwa didalam ketentuan Undang-undang nomer 1 tahun 2014 tentang pesisir, dan Undang-undang nomer 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sumberdaya ekosistem laut, harus memperhatikan yang utama para nelayan," ucapnya. 

"Perhitungan pertama bukan penambang untuk ekosistem laut ini, para nelayan tangkap, kita minta dalam rapat teknis Kementrian fraksi Golkar, bila mana persetujuan dari DPD juga, bila kami tidak diindahkan akan walk out," pungkasnya. {bangka.tribunnews.com}

fokus berita : #Algafry Rahman


Kategori Berita Golkar Lainnya