31 Desember 2019

Berita Golkar - Kiprah anggota DPR RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, beberapa waktu lalu, jadi perbincangan hangat publik. Selain usianya yang masih 26 tahun dan menjadi salah satu anggota parlemen termuda, ia memiliki kekayaan yang fantastis yakni Rp40,5 miliar.

Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada Desember 2018, Puteri tercatat memiliki aset berupa tanah dan bangunan di empat lokasi. 

Selain tanah warisan di Kebayoran Baru senilai Rp 40 miliar, dia juga memiliki tiga bidang tanah di Purwakarta, masing-masing seluas 1.095 meter persegi dengan nilai Rp 80 juta, 735 meter persegi dengan nilai Rp 100 juta, dan 1.497 meter persegi dengan nilai Rp 65 juta.

Baca Juga: Sindy Syakir Optimis Desa Sampang Berkembang Jadi Kota Satelit Cilacap, Singapore of Java

Dia juga mempunyai aset berupa mobil Kijang Innova tahun 2013 dengan nilai Rp 150 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 114 juta, dan harta lainnya senilai Rp 35 juta. Puteri Komarudin mengaku, dia tak ingin memikirkan anggapan orang soal harta yang ia miliki.

Toh, ia telah bertindak transparan dengan melaporkan apa yang dimilikinya sebelum jadi anggota DPR. Harta sebanyak itu, ia peroleh dari tanah warisan turun temurun dan dari usaha-usaha yang dimilikinya sendiri.

Puteri saat ini lebih konsen pada tugasnya sebagai anggota DPR. Ia pun sedang berupaya menepati beberapa visi dan misi kampanyenya di daerah pemilihan.

Salah satunya memberangus praktis Bank Emok atau rentenir yang marak terjadi di Jawa Barat khususnya di dapilnya yakni Jabar VII yang mencakup Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Rugikan Nelayan, Fraksi Golkar DPRD Babel Tegas Tolak Sahkan Perda RZWP3K

Puteri menganggap, pinjaman mikro ini merupakan cara baru rentenir beroperasi yang menyengsarakan warga karena bunga yang dipatok begitu tinggi.

"Selama masa reses pertama ini, saya telah mengunjungi 16 titik pada dapil saya. Saya jelaskan ke konstituen, selama menjabat di Komisi XI DPR-RI telah menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat saat masa kampanye kemarin antara lain pemberantasan bank emok, keterbatasan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta maraknya pinjaman online ilegal," ujar Puteri, Selasa (31/12/2019).

Dalam kunjungannya itu, Puteri bercerita masyarakat masih mengeluhkan maraknya praktik pinjaman melalui bank emok. Istilah bank emok diambil karena praktik tersebut dilakukan mengikuti pola duduk lesehan bagi kalangan ibu-ibu di Jawa Barat.

Baca Juga: Golkar Prioritaskan Dukung Michaela Paruntu di Pilkada Minsel 2020

Masyarakat merasa terlena karena syarat yang diajukan bank emok cukup mudah yaitu hanya berupa fotokopi KTP serta surat persetujuan suami. Namun, bunga yang diberikan bank emok cukup tinggi serta skema tanggung renteng yang dinilai merugikan.

Untuk itu, kata Puteri, masyarakat berharap praktik ini segera diberantas karena menimbulkan masalah seperti perceraian dan perselisihan antar anggota kelompok peminjam.

"Praktik pinjam meminjam ini tanpa agunan. Bahkan ada ibu-ibu yang menjaminkan suaminya sama rentenir itu. Ada korban namanya Bu Ning, warga Kecamatan Kutawaluya, Karawang. Dia bilang, banyak teman-temannya diceraikan suami karena suami dijadikan agunan utang," ungkapnya.

Baca Juga: Andi Putra Salurkan 5 Ton Beras dan 500 Dus Mie Instan Untuk Korban Banjir Kuansing

Puteri Komarudin menjelaskan bahwa terdapat dua kategori penyalur kredit yang disebut Bank Emok oleh masyarakat yaitu koperasi berkedok bank yang menyalurkan pinjaman dengan bunga tinggi, antara 20-30% per bulan dan Bank Umum/BPR yang menyalurkan kredit dengan suku bunga yang berlaku di pasar yakni 2-3% per bulan.

Namun menyalurkan produk dengan model pinjaman kelompok seperti PNM, BTPN Syariah, serta MBK. Puteri menegaskan bahwa praktik bank emok ini menjadi fokus dan prioritas untuk segera diselesaikan.

Ia mengajak agar masyarakat tidak lagi meminjam pada praktik rentenir ilegal. Solusi yang ditawarkan antara lain dengan mendorong penyusunan peraturan terkait skema kredit kelompok, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Baca Juga: Firman Soebagyo Pastikan Semua Aturan Yang Hambat Investasi Masuk RUU Omnibus Law

Puteri Komarudin juga akan terus mendorong OJK untuk menerbitkan peraturan terkait skema kredit kelompok dan sistem pembayaran tanggung renteng yang mengatur antara lain keharusan bahwa kredit hanya untuk usaha produktif berbasis komunitas usaha, dan bukan hanya sekedar kumpulan saja.

Di samping itu, ia juga berpendapat bahwa perlu adanya pengetatan pada penghitungan kemampuan bayar dan sumber pembayaran dari setiap anggota kelompok yang diberikan pinjaman agar memitigasi potensi konflik yang timbul apabila terdapat anggota yang gagal bayar.

Solusi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan terus meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Selain itu, Puteri berpandangan, diperlukan pendampingan dan edukasi produk pinjaman secara intensif dan komprehensif.

Baca Juga: Agung Laksono Harap Kerjasama Indonesia-Ukraina Terus Meningkat

“Bank emok ini bisa diselesaikan kalau masyarakat sudah melek keuangan. Selain itu, kedepannya kita juga perlu inisiasi untuk melibatkan kepala desa setempat agar melarang praktik bank emok masuk ke wilayahnya, seperti yang dilakukan pada beberapa desa di Kabupaten Bekasi,” tuturnya.

Puteri juga akan mengajak keterlibatan perbankan BUMN untuk memberikan sosialisasi dan membantu dalam memfasilitasi perkreditan kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

“Kita juga akan mengajak pihak perbankan untuk lebih giat dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait produk pinjaman untuk masyarakat, terutama segmen UMKM, sehingga nanti tidak akan ada lagi masyarakat yang menjadi korban bank emok ilegal,” ujarnya. {wartakota.tribunnews.com}

fokus berita : #Puteri Komarudin


Kategori Berita Golkar Lainnya