01 Januari 2020

Kondisi Terkini Kesehatan Mantan Ketua DPR, Ade Komarudin

Berita Golkar -  Kondisi mengenaskan dialami oleh mantan Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar adalah Ade Komarudin atau Akom. Mantan Ketua DPR itu diketahui menderita stroke dan harus menjalani operasi.

Sejak beberapa tahun lalu, akibat sakit yang dideritanya, ia praktis absen dari aktivitas politik. Tak banyak yang tahu tentang kondisi kesehatan Akom, kini. Pada pertengahan tahun, tepatnya bulan Juli 2019, Akom muncul di acara Rapimnas II Soksi 2019.

Meskipun berada di kursi roda, ia tampak semringah bertemu dengan sejumlah rekan politikusnya. Kedatangan Akom pada acara itu disambut antusias. Anak Akom, Puteri Komarudin, menjelaskan kepada Warta Kota kondisi terkini ayahnya.

Baca Juga: Strategi Puteri Komarudin Perangi Bank Emok Yang Mencekik Rakyat Kecil

Puteri yang kini duduk di Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar sebagai salah satu anggota parlemen termuda mengungkapkan, saat ini, ayahnya tidak banyak melakukan aktivitas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur.

"Untuk duduk saja sulit. Saat ini hanya berbaring saja di tempat tidur, sambil menjalani terapi" ungkap Puteri Komarudin, Selasa (31/12/2019).

Akom sebelumnya menjalani perawatan atas penyakitnya tersebut. Pada Januari 2018, ia sempat menjalani operasi di RSPAD Gatot Soebroto. Operasi di bagian kepala itu dilakukan setelah dia jatuh di kamar mandi akibat gejala stroke ringan.

Kemudian, pada April 2018, Akom disebutkan kembali menjalani operasi di RS Siloam Lippo Village, Tangerang, Banten. Menurut Puteri, hingga saat ini ayahnya masih rutin menjalani pengobatan maupun terapi.

Baca Juga: Agun Gunandjar Pesimis Korupsi Diberantas Bila Pendanaan Parpol Tak Sehat

Ada pun untuk kondisinya, Puteri menyebut separuh bagian tubuh ayahnya kini mengalami kelumpuhan akibat stroke yang dideritanya. "Lumpuh menyeluruh sebelah kiri. Diagnosanya karena pecah pembuluh darah," ungkapnya.

Puteri mengungkapkan, keluarga senantiasa menemani dan memberikan suport kepada Akom menghadapi penyakitnya. "Mohon doa dan dukungan juga untuk kesembuhan ayah saya," katanya.

Sebelum ini diberitakan bahwa sosok Ade Komarudin disebut turut menerima hasil uang korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. Dalam pembacaan vonis terdakwa Irman dan Sugiharto, Ade Komarudin disebut mendapatkan 100 ribu dolar Amerika Serikat.

"Bahwa selain itu terdapat pihak yang diuntungkan para terdakwa, yakni Ade Komarudin, 100 ribu dolar AS," kata Anwar, anggota majelis hakim, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Baca Juga: Golkar Tangsel Belum Juga Buka Penjaringan Cawalkot, Ini Alasannya

Penerimaan uang tersebut sudah muncul sejak dakwaan Irman dan Sugiharto. Saat diperiksa di persidangan, politikus Partai Golkar itu membantah telah menerimanya.

"Saya tidak pernah meminta apapun dari Pak Irman. Kedua, bahwa saya sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah e-KTP ini, terutama dari mulai perencanaan apalagi pelaksanaan, tidak menerima," kata Ade Komarudin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/4/2017) lalu.

Sebelumnya, diungkap bahwa Ade Komarudin tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

KPK pada Selasa (20/6/2017) dijadwalkan memeriksa Ade Komarudin sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Baca Juga: Ace Hasan Tegaskan Golkar Siap Dukung Gibran di Pilkada Solo Bila Elektabilitas Tinggi

 

"Saksi Ade Komarudin tidak hadir hari ini, pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. Kami belum dapat informasi kapan penjadwalan ulang tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Terkait pemeriksaan terhadap Ade Komarudin kali ini, kata Febri, tentu KPK akan melihat peran dari saksi dan posisi saksi ketika proyek KTP-e itu dibahas atau pun menggali informasi pada saat proses pengadaan KTP-e.

Sementara soal apakah KPK juga mendalami soal dugaan aliran dana pengadaan KTP-e ke Ade Komarudin senilai 100 ribu dolar AS, Febri menyatakan KPK juga akan mendalaminya lebih lanjut.

"Indikasi aliran dana pada sejumlah pihak kami sudah sebutkan di dakwaan dua terdakwa, tentu masih terus kami dalami lebih lanjut, tidak hanya ke orang-orang tertentu tetapi untuk semua pihak yang diduga menikmati aliran dana KTP-e," ucap Febri.

Baca Juga: Antisipasi Longsor, AMPG Karanganyar Tanam 1000 Bibit Pohon Alpukat

Selain Ade Komarudin, KPK juga memeriksa mantan Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Chaeruman Harahap sebagai saksi juga untuk tersangka Andi Agustinus.

Seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Selasa, Chaeruman membantah telah terjadi pemberian uang terhadap dirinya terkait pengadaan KTP-e. "Enggak," kata Chaeruman singkat.

Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman menceritakan soal pembagian uang sejumlah Rp 520 miliar dalam pengadaan KTP-Elektronik (KTP-E).

"Sekitar 2011, Sugiharto datang menemui saya di ruang kerja di Dirjen Dukcapil, hanya ada saya dan Sugiharto. Dalam pertemuan itu, Sugiharto memperlihatkan secarik kertas, namun berisi catatan yang menurut dia catatan tersebut berasal dari Andi Narogong (pengusaha direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma)."

Baca Juga: Golkar Prioritaskan Dukung Michaela Paruntu di Pilkada Minsel 2020

"isinya rencana penyerahan dari Andi Narogong ada sejumlah nama ketua Setya Novanato, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Chareuman, Komisi II DPR, apakah ini benar?" kata hakim Jhon Halasan Butarbutar dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/6/2017).

"Betul yang mulia, bahkan setelah saya bertemu dengan Giarto (Sugiharto) setelah BAP (Berita Acara Pemeriksaan), lebih lengkapnya ada, ada catatan itu Rp 520 miliar totalnya dengan rinciannya," tambah Irman.

Rinciannya, kartu Kuning yaitu untuk Golkar Rp 150 miliar, kemudian biru itu Partai Demokrat Rp 150 miliar juga, ketiga itu Merah Rp 80 miliar. "Kemudian ada MA, yaitu Marzuki Ali 20, kemudian berikutnya Anas Urbaningum itu 20 juga, kemudian ada juga CH, itu Chaeruman Harahap 20, kemudian ada LN atau partai lainnya itu jumlahnya 80."

Baca Juga: Iksan Iskandar Lantik 30 Kades Terpilih Jeneponto di Stadion Mini Turatea

"Itu secara lengkap baru saya dapatkan dari Pak Giarto, ini rencana seperti ini tidka mungkin terjadi kalau tidak ada kesepakatan dengan Andi dan konsorsium yang akan menang."

"Realisasinya setelah menang pencairan termin 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan laporan dari konsorsium melaui Pak Anang ke Pak Giarto," tambah Irman.

Irman juga mengaku masih ada uang untuk Serektaris Jenderal Kemendagri saat itu Diah Anggraini. Dalam dakwaan Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Chairuman disebut punya peran penting dalam penanggaran KTP-E.

Chaeruman juga disebut menerima total 584.000 dolar AS dan Rp 26 miliar. Dalam dakwaan itu, Ade Komarudin yang saat itu menjabat Sekretaris Partai Golkar juga disebut menerima total 100.000 dolar AS terkait proyek sebesar Rp 5,95 triliun ini.

Baca Juga: Rugikan Nelayan, Fraksi Golkar DPRD Babel Tegas Tolak Sahkan Perda RZWP3K

Terdakwa dalam kasus ini adalah Irman dan Sugiharto. Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus, mantan Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Andi disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Baca Juga: Misbakhun Siap Tuntaskan Nasib Eks Karyawan Kertas Leces Hingga Tunggakan Sertifikasi Guru

Sementara Miryam S Haryani disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. {kupang.tribunnews.com}

fokus berita : #Puteri Komarudin #Ade Komarudin