03 Januari 2020

Berita Golkar - Perairan Natuna diklaim China sebagai teritorialnya. Komisi I DPR pun mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang menyampaikan protes keras ke China.

"Sikap tegas Menteri Luar Negeri yang melayangkan protes sudah tepat. Kami harap sikap yang disampaikan Menlu didukung penuh, termasuk oleh Kementerian ataupun lembaga lainnya," kata Ketua Komisi I, Meutya Hafidz kepada wartawan, Jumat (3/1/2020).

Meutya mengatakan merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Perairan Natuna merupakan teritori Indonesia. China, kata dia, harus mematuhi hal itu.

Baca Juga: Ace Hasan Pastikan Penyelamatan dan Pelayanan Korban Banjir Berjalan Baik

"Indonesia perlu berpegang teguh pada kesepakatan Internasional mengenai batas wilayah, dalam hal ini merujuk pada UNCLOS. China perlu paham agar hubungan baik yang terjalin selama ini antara kedua negara perlu juga perlu dilengkapi penghormatan batas wilayah, dan tentu acuannya adalah konvensi hukum laut internasional, UNCLOS," tuturnya.

Politikus Golkar itu mengatakan Perairan Natuna yang menjadi milik Indonesia tak bisa lagi diganggu gugat. Karena itu, menurut Meutya, tak perlu ada perundingan akan hal itu dengan pemerintah China.

"Kalau untuk batas wilayah yang telah diakui UNCLOS, hukum laut internasional, sebagai wilayah Indonesia, ya ndak perlu ada runding-rundingan lagi. Hukum tersebut harus tegak dipatuhi semua pihak," kata dia.

Baca Juga: Golkar Godok 4 Nama Balon Kepala Daerah Untuk Pilkada Bangli 2020

"Jika mau duduk bersama sah-sah saja juga, tapi esensinya tetap; Indonesia meminta semua pihak mematuhi Hukum Laut Internasional yang berlaku," imbuh Meutya.

Kapal pencari ikan China dilaporkan telah masuk ke Perairan Natuna dan melakukan kegiatan pencurian ikan. Kapal Coast Guard China juga masuk ke Perairan Natuna. Itulah yang membuat Kemlu RI protes ke China. Apakah akan ada pengerahan pasukan tambahan ke Natuna?

"Beliau (Prabowo) akan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL terkait hal tersebut," kata Dahnil.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang Janji Cetak Dua Ribu Pelaku Industri Kreatif Tahun 2020

Sebelumnya, juru bicara Kemlu RRC, Geng Shuang, telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes RRC oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna. Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.

Kemlu RI telah merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2020) kemarin, isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di Perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral). {news.detik.com}

fokus berita : #Meutya Hafid


Kategori Berita Golkar Lainnya