04 Januari 2020

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi merindukan sikap tegas Prabowo Subianto terhadap kedaulatan Republik Indonesia yang kerap diperlihatkan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Kerinduan Dedi tersebut menyusul terusiknya kedaulatan RI di Natuna, Kepulauan Riau dimana kapal-kapal China melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di perairan Natuna.

Dedi meminta Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan RI bertindak tegas terhadap persoalan tersebut karena dia tak menghendaki kedaulatan RI terusik. "Pak Prabowo, kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," ungkap Dedi, Sabtu (4/1/2020).

Baca Juga: Tak Perlu Berunding Dengan China, Meutya Hafid Tegaskan Perairan Natuna Milik Indonesia

Dedi menuturkan, menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.

Menurut Dedi, hubungan persahabatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China adalah hubungan yang sifatnya setara. Karena setara, kata Dedi, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, tapi tindakan tegas.

Namun, lanjut Dedi, tindakan tegas tersebut bukan melulu harus berdasarkan pendekatan militer, melainkan bisa juga dilakukan lewat pendekatan sipil, seperti yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat dipimpin Susi Pudjiastuti.

Baca Juga: 4 Orang Tewas di Tangsel, Airin Rachmi Diany Tetapkan 14 Hari Masa Tanggap Darurat Banjir

Dia menilai, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP sebagai metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan. "Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," ujar Dedi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu.

Dedi melanjutkan, dalam penanganan urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan, dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas tanpa kompromi. Sikap itu pulalah yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto. "Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," tegas Dedi.

Dedi juga meminta semua pihak tidak perlu lagi membuat alibi beragam. Dia menegaskan, sikap penenggelaman kapal sebagai cara yang efektif dan harus dilakukan. "Karena yang dihadapi adalah nelayan, bukan tentara. Maka, yang harus diterapkan adalah aturan kelautan. Maka, tenggelamkan kapal itu efektif," tegasnya lagi.

Baca Juga: Blusukan Ke Proyek Waduk Jlantah, Jeep Mahal Bupati Karanganyar Terjebak di Tengah Sungai

Terkait kasus kapal nelayan China yang dikawal militer negara itu, tambah Dedi, pendekatan kedua yang harus dilakukan adalah tindakan milier demi perlindungan keamanan dan kedaulatan negara. "Kalau perlindungan kemanan, tak ada kompromi. Sikap tegas karena itu kedalutan negara," katanya.

Dedi pun menyindir sikap pemerintah yang menganalogikan kasus Natuna dengan analogi tetangga atau sahabat yang mencuri barang berharga di rumah kita.

"Kita punya rumah dengan kekayaan televisi, uang, dan emas. Kemudian kita punya sahabat atau tetangga dan ia kerjanya ambil uang kita tanpa izin. Apakah kita sebagai kepala keluarga lantas ngobrol gini, ya sudah enggak apa-apa, nanti kita bicarakan dulu, kan itu sahabat papah, mungkin gak? Nah itu saja," bebernya.

Baca Juga: Ucapan Bijak Bambang Soesatyo Di Tengah Aksi Saling Buang Badan Banjir Jakarta

Dedi kembali menegaskan, urusan kedaulatan negara tidak bisa ditukar dengan urusan yang lain. "Kalau kita punya tetangga banyak bantu kita, atau kerja sama usaha, bukan investasi ya. Lalu istri kita diambil dia, rela gak? Lebih baik kita miskin daripada harga diri terinjak," tandasnya. {jabar.sindonews.com}

fokus berita : #Dedi Mulyadi #prabowo subianto


Kategori Berita Golkar Lainnya