07 Januari 2020

Berita Golkar - Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri menjadi perbincangan.  Konflik dengan Cina menjadi sebabnya. Armada kapal Cina masuk ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuaan Republik Indonesia.

Selain konflik di Laut Natuna, muncul usulan pembentukan provinsi khusus oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal. Usulan ini pun menuai pro kontra, termasuk tanggapan. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia angkat bicara soal wacana provinsi khusus itu. 

Ia menilai usulan agar Kabupaten Natuna menjadi provinsi khusus tidak memiliki urgensi. Dilansir Kompas.com, Doli menilai tidak ada kaitan antara peristiwa klaim China terhadap perairan Natuna dan kepentingan Natuna menjadi provinsi.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Sebut Kepengurusan DPP Golkar Bakal Rampung Pertengahan Januari

"Kalau pun ada usulan mereka mau provinsi sendiri, alasan bahwa sekarang ini salah satu wilayah di Natuna itu mau diklaim oleh Cina, itu tidak menjadi pertimbangan utama untuk melahirkan Provinsi Natuna. Kecuali ada alasan yang lain," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020). 

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, urusan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Doli meminta Pemkab Natuna tak perlu khawatir.

"Kalau urusan mau mengganggu wilayah atau negara lain, mau jadi provinsi pun, itu juga mereka bisa lakukan. Artinya jangankan kabupaten atau provinsi yang mereka ganggu, negara scoop-nya lebih besar. Jadi nggak ada relevansinya dengan mau dibentuk provinsi," tegas Doli.

Baca Juga: Mangkir Rapat Paripurna Dengan DPRD Bekasi, Walikota Rahmat Effendi Pilih Blusukan

Saat ini, pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Ia mengatakan Kabupaten Natuna tidak ada dalam daftar calon daerah otonomi baru yang telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sampai hari ini di Kemendagri sudah terdaftar sekitar 315 calon daerah otonomi baru, baik provinsi maupun di kabupaten atau kota. Saya belum lihat sepenuhnya, tetapi setahu saya di Natuna tidak ada (dalam daftar)," jelasnya.

Dikutip dari Tribunnews.com, Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal mengusulkan kepada pemerintah pusat agar wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi provinsi Khusus.

Usul tersebut sebagai sikap menanggapi adanya laporan aktivitas kapal China di perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Laut Natuna Utara.

Baca Juga: Bamsoet Bongkar Ulah Tiongkok Terkait Laut Natuna Utara Sejak 2016

"Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar supaya memperkuat/meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas," kata Hamid dalam keterangan tertulisnya Sabtu (4/1/2019).

Hamid merujuk pada aturan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.

"Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola, dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau," ucapnya.

Baca Juga: Luhut Pandjaitan Perintahkan Menteri Edhy Prabowo Bangun Pangkalan Nelayan di Natuna

Tanggapan Plt Gubernur Kepri 

Wacana pembentukan Provinsi Khusus Natuna mendapat tanggapan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto. Menurut mantan Kadispenda Kepri ini, wacana pemekaran Provinsi Khusus Natuna di tengah isu panas saat ini kurang tepat.

Selain itu juga tidak relevan pada isu yang sedang hangat saat ini. "Saya yakin isu Natuna dimekarkan hanya dikembangkan oleh sejumlah orang, bukan keinginan masyarakat Natuna," kata Isdianto.

Isdianto terlihat risih saat merespon pertanyaan sejumlah wartawan. Media menanyakan soal isu pembentukan Provinsi Khusus Natuna yang semakin bergulir di tengah-tengah permasalahan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard.

Baca Juga: Terpilih Jadi Bupati Bandung, Deding Ishak Bakal Prioritaskan Pemekaran Bandung Timur

Menurut Isdianto, isu itu jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu. "Ini yang saya katakan tidak relevan. Yang harus dilakukan adalah memberi dukungan kepada pemerintah pusat agar persoalan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard itu dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Ya, kurang tepat begitu," paparnya.

Isdianto menjelaskan, pemekaran suatu daerah harus melalui kajian yang matang dari pemerintah yang melibatkan pakar. Pemekaran harus memberi dampak positif bagi negara, daerah, dan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Dan tidak segampang yang dibayangkan. "Harus ada juga kajian akademis dan lain-lain," tambahnya.

Isdianto mengatakan, pembentukan daerah otonom baru diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, diperjelas dengan Perarturan Pemerintah No 78 tahun 2007. Bupati Natuna, Hamid Rizal sebelumnya mengatakan, rencana pemekaran Provinsi Khusus Natuna sudah saatnya dilakukan.

Baca Juga: Sambangi Pengungsi di Pengadegan, Bamsoet Puji Peran Kaum Ibu Saat Banjir 

Menurutnya, letak geografis Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan berpotensi memicu polemik. Wacana itu semakin bergulir di tengah-tengah permasalahan kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard.

"Sebagai salah satu wilayah perbatasan dengan potensi yang melimpah, sepatutnya diberikan peluang pengelolaannya bagi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ujar Hamid, saat pertemuan Pemkab Natuna dengan beberapa Pejabat dari Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Senin (22/1/2018) silam.

Namun, saat dikonfirmasi Plt Gubernur Kepri Isdianto menepis isu itu. {batam.tribunnews.com}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia #Hamid Rizal #Isdianto


Kategori Berita Golkar Lainnya