08 Januari 2020

Berita Golkar - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan negara, terutama setelah masuknya kapal asal China ke wilayah perairan Natuna. Pengamanan patroli kemudian diperkuat dengan mengirimkan TNI ke batas wilayah negara di Natuna.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Christina Aryani, menegaskan tidak akan terjadi perang. Awalnya, ia mengungkapkan apresiasi terhadap sikap tegas yang disampaikan pemerintah kepada China.

"Sejauh ini kami mengapresiasi ketegasan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah," kata Christina Aryani dalam Kompas Petang, Selasa (7/1/2020).

Baca Juga: Luhut Pandjaitan Perintahkan Menteri Edhy Prabowo Bangun Pangkalan Nelayan di Natuna

Ia meluruskan situasi saat ini yang terkesan seperti TNI sedang siaga perang. "Tapi kami ingin meluruskan sedikit karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Ada juga yang berpikir kita akan perang besok. Nah, ini tidak benar," jelasnya.

Christina kemudian menjelaskan tentang kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki Indonesia. "Yang kedua adalah terkait kedaulatan dan hak berdaulat. Karena kita merupakan pihak dari konvensi hukum laut internasional, UNCLOS, itu memang dibedakan," kata Christina.

Menurut Christina, perbedaan kedaulatan dan hak berdaulat ada pada wilayah dan hak menggunakan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. "Kedaulatan kita itu ada di laut teritorial, ada di daratan, ada juga di perairan kepulauan kita," lanjutnya.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Dilaporkan ke KPK, Ahmad Doli Kurnia Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah

"Sementara hak berdaulat atau sovereign rights itu ada di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen," kata Christina.

Mengenai hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ia menjelaskan hak-hak yang dimiliki Indonesia terhadap wilayah Natuna.

"Kita tetap memiliki hak berdaulat di ZEE kita. Ini memberikan kita hak untuk mengeksploitasi, mengeksplorasi, lalu untuk mengambil hasil sumber daya alam hayati mupun nonhayati dan untuk memberikan hak kepada negara lain untuk melakukan itu," terangnya.

Baca Juga: Dituding Tak Peduli Aspirasi Masyarakat Riau, Idris Laena Membantah

Sebelumnya Indonesia tidak pernah memberikan hak kepada China untuk mengeksploitasi wilayah ZEE. Menurut Christina, China seharusnya menghormati UNCLOS karena turut hadir dalam kesepakatan tersebut.

"Dalam hal ini, kita tidak pernah memberikan hak kepada China. Dan China merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini tanpa reservasi terkait ketentuan tentang ZEE," kata Christina.

Penangkapan Ikan Ilegal

Mengenai penangkapan ikan secara ilegal, menurut Christina Undang-Undang Perikanan sudah cukup untuk mengatasi masalah itu. "Sekarang beredar berita kalau terjadi illegal fishing. Sebetulnya kita punya Undang-Undang Perikanan yang mengatur soal itu," jelasnya.

"Ketika terjadi illegal fishing, dan ada bukti permulaan yang cukup, tindakan bisa diambil. Baik itu berupa pembakaran atau berupa penenggelaman. Kalau saya dengar ada menteri bilang itu ada tumpang-tindih aturan atau apa, ya menarik juga untuk kita lihat," lanjut Christina.

Baca Juga: SOKSI Jakarta Selatan Bantu Korban Banjir di Bantaran Kali Ciliwung

Ia juga berpendapat pelaksanaan peraturan tersebut sudah dilakukan dengan baik pada periode menteri sebelumnya. Menurut Christina, pelaksanaan regulasi yang baik sudah cukup untuk menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal.

"Selama ini aturan sudah pernah dilaksanakan, sudah beberapa kali zaman menteri sebelumnya," katanya.

China Sengaja Provokasi

Sementara itu, hadir dalam acara yang sama, pengamat hubungan internasional Universitas Pelita Harapan, Aleksius Jemadu menjelaskan langkah yang sudah diambil Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan.

"Menlu kita sudah memberikan nota protes, hampir satu minggu yang lalu. Menhan juga sudah bicara dengan counter-part-nya di China," kata Aleksius Jemadu.

Baca Juga: Sambangi Pengungsi di Pengadegan, Bamsoet Puji Peran Kaum Ibu Saat Banjir

Namun upaya menteri tersebut belum menghasilkan respons positif dari Pemerintah China. Menurut Aleksius, ada kemungkinan China sengaja memprovokasi karena merasa sebagai negara besar.

"Tetapi hasilnya tetap seperti ini. Artinya ada suatu unsur kesengajaan by design. Bisa dikatakan sebagai provokasi, bisa juga bagian dari psikologi negara besar yang tidak mau tunduk begitu saja kepada negara kekuatan menengah seperti Indonesia," katanya.

"Ini sesuatu yang cukup signifikan bagi Indonesia. Pertanyaan bagi kita, dari sini kita mau ke mana?" lanjut Aleksius.

Ia menjelaskan pengiriman pasukan ke wilayah Natuna merupakan upaya melindungi hak berdaulat. "Tadi kita sudah kirim empat pesawat F-16 ke sana. Bagian dari jawaban kita untuk melindungi hak berdaulat, seperti dikatakan ini di ZEE," jelasnya.

Baca Juga: Dadang Supriatna Fasilitasi Warga Kabupaten Bandung Dapat Bantuan 50 Kursi Roda Dari Kuwait

Aleksius berpendapat China telah melanggar kesepakatan internasional yang telah dibahas dalam UNCLOS. "Namanya juga eksklusif, berarti itu betul-betul hak kita. China tidak punya hak untuk itu sesuai apa yang dikatakan dalam UNCLOS. Artinya ini sesuatu yang signifikan bagi kita," kata Aleksius.

Ia mengatakan diplomasi sudah tidak cukup untuk menangani hubungan kedua negara. "Bilateral ini kelihatannya sudah tidak cukup. Kita berkepentingan dengan Asia Tenggara yang tidak didikte oleh negara besar. ASEAN didirikan untuk itu," tegasnya. {wow.tribunnews.com}

fokus berita : #Christina Aryani


Kategori Berita Golkar Lainnya