09 Januari 2020

Berita Golkar - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid kritik keras kinerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) di perairan Natuna. Kritik keras itu dilayangkan Meutya Hafid saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu malam (8/1/2020).

Hal tersebut berawal ketika Meutya Hafid mendengarkan pernyataan Kepala Bakamla, Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman. Kepala Bakamla itu menuturkan alasan mengapa kapal Cina nekat berada di perairan Natuna.

Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman itu meminta agar seluruh pihak mengetahui perilaku Cina. Achmad menuturkan, keinginan Cina untuk memaafkan sumber daya alam di laut dan Cina ingin membangun semacam pagar di laut.

Baca Juga: Konflik di Natuna, Christina Aryani Bantah Indonesia Bakal Perang Dengan China

"Kita punya rumah pasti buat pager dulu Cina membangun tembok Cina yang besar, sekarang temboknya modern dengan kapal-kapal ini," beber Taufik.

"Tapi tembok dia masuk ke kita pak," balas Najwa Shihab.

"Ya nanti kita selesaikan," jawab Achmad.

Achmad menuturkan, adanya konflik dengan Taiwan membuat Cina ingin menguasai kawasan Natuna. Lalu faktor terbesar mengapa kapal Cina masih bertahan di Natuna akibat Nine Dash Line.

"Tapi ada yang perlu kita pahami di sini kenapa mereka masih berada di situ, yaitu Nine Dash Line.Nine Dash Line itu dikumandangkan tahun 1947," tegas Achmad.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Nilai Tak Ada Urgensi Rencana Pembentukan Provinsi Khusus Natuna

Achmad memaparkan, sejak November 2019 sudah menggelar kekuataan di Natuna karena di utara sudah musim dingin.

"19 Desember kita cegat disana, mereka sudah mulai keluar. Tetapi kira-kira saat dia laporan dan keluar, maka dia menungguh perintah lagi."

"Tanggal 24 dia mendapatkan perintah lanjutkan, dia harus bertahan dan kita juga," imbuh Achmad.

Mendengar pernyataan Kepala Bakamla, Najwa Shihab meminta pendapat dari Meutya Hafid.

"Bagaimana Meutya?" tanya Najwa Shihab.

"Ini Kepala Bakamla kan ya? Kepala Bakamla itu bukan menjelaskan versi tiongkok soal Nine Dash Line. Saya protes itu," imbuh Meutya Hafid.

Baca Juga: Bamsoet: China Berspekulasi di Laut Natuna Utara

Meutya Hafid menilai, sejarah mengenai Nine Dash Line hanya perlu diketahui Kemenlu dan DPR. "Tetapi Bakamla itu harusnya lakukan tugas sesuai Perpres, karena mereka masih dibawah aturan itu yang berbunyi, melakukan pengamanan," ungkap Meutya Hafid.

Meutya Hafid kemudian menuturkan sejumlah tugas Bakamla seperti pengejaran kapal asing seketika, memberhentikan, memerika, menangkap dan menyerahkan kapal ke instansi berwenang. "Jadi kalau bagi saya, tolak ukur ini berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia," ucap Meutya Hafid.

Mengkritisi kinerja Bakamla, Meutya Hafid lantas menuturkan dirinya merupakan produk demokrasi. "Bapak tak perlu khawatir saya merupakan produk demokrasi. Saya tak akan selamat ketika diplomasi Indonesia gegabah saat saya disandera di Irak."

Baca Juga: Jadi Investor Ibukota Baru, Luhut Pandjaitan Klaim Softbank Bakal Kucurkan Rp.1.400 Triliun

"Jadi saya tahu persis soal diplomasi dan saya sudah sekitar 3 periode, diplomasi tak boleh gegabah dan tak boleh lemah. Dengan begitu, jangan ada lagi keluar pernyataan Bakamla yang menjelaskan Nine Dash Line versi Cina," kritik Meutya Hafid.

Meutya Hafid menyatakan, sebaiknya Kepala Bakamla menjelaskan mengenai pengamanan di Natuna. "Jadi perpres itu berarti Bakamla bisa mengejar dan memberhentikan?" tegas Najwa Shihab.

"Iya, masa kita tak melakukan sikap sesuai aturan yang ada," imbuh Metya Hafid.

Mendengar pernyataan itu, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman bereaksi. "Kita tetap harus memperhitungkan eskalasi, karena eskalasi juga harus dijaga. Kalau diinstruksi (red: Presiden) untuk menenggelamkan, saya akan lakukan," beber Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman.

Baca Juga: Bamsoet Minta DPR Pertimbangkan Adanya RUU Mitigasi Perubahan Iklim

Seperti diberitakan, sejumlah kapal ikan Cina diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. {jakarta.tribunnews.com}

fokus berita : #Meutya Hafid #Achmad Taufiqoerrochman #Najwa Shihab


Kategori Berita Golkar Lainnya