10 Januari 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mengatakan, pendapatan ekonomi masyarakat perkotaan dapat ditingkatkan melalui pengembangan kewirausahaan berskala mikro. Menurut dia, bentuknya bisa melalui usaha pertanian, peternakan, dan perikanan skala rumah tangga.

Budhy memandang, penyelasaian masalah kesejahteraan dan ekonomi masyarakat seperti di Kota Bogor, tidak bisa hanya bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bogor.

Baca Juga: Menko Airlangga Hartarto Bakal Gratiskan Pendaftaran Sertifikat Halal Untuk UMKM

“Strategi penggalangan potensi swadaya yang ada di masyarakat diperlukan melalui kewirausahaan dalam kegiatan produksi,” ucap Budhy saat melakukan kunjungan reses di Kampung Sawah, Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor, Kamis (9/1/2020).

Anggota DPR RI Fraksi Golkar itu juga mendorong hadirnya program-program pembinaan dan pelatihan usaha tani yang diperlukan masyarakat. Terlebih, perannya di Komisi IV DPR RI membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Terkait kendala permodalan, Budhy menjelaskan, saat ini dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/SR.230/4/2018, individu atau kelompok tani dapat mengakses bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

Baca Juga: Uni Eropa Gugat Pembatasan Ekspor Nikel, Ini Tanggapan Wamendag Jerry Sambuaga

 

Bantuan ini untuk mengembangkan usaha pertanian, mulai dari kegiatan pengadaan sarana produksi, alat mesin pertanian, pemasaran hasil produk, hingga kegiatan laboratorium dan sertifikasi produk.

“Pemerintah saat ini telah menyiapkan skema KUR bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, sehingga petani kecil dan skala rumah tangga tidak kebingungan lagi masalah permodalan,” tandas Budhy.

Sementara itu, sebagian masyarakat Kota Bogor juga mengeluhkan masih minim adanya pelatihan dari pemerintah dan dinas pertanian. Seperti halnya yang diungkapkan Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Cempaka, Kelurahan Tanah Baru Juju Juhana. “Kami sangat ingin mengembangkan usaha pertanian yang kami miliki,” tuturnya.

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang Pastikan Ketegangan Natuna Tak Pengaruhi Investasi Asing

Sedangkan Supriyanto, selaku Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat mengutarakan, masyarakat sulit mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha produktif. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang terjerat rentenir, bahkan sampai kehilangan rumahnya karena terlilit hutang.

“Masyarakat disini mengeluhkan banyaknya ‘Bank Emok’, rentenir yang menyasar ibu-ibu karena kesulitan meminjam modal untuk membuat usaha,” pungkas Supriyanto. {indopos.co.id}

fokus berita : #Budhy Setiawan


Kategori Berita Golkar Lainnya