13 Januari 2020

Berita Golkar - Korban gempa harus ditangani secara tuntas. Tidak boleh ada yang terlupakan. ”Kami ingatkan soal anomali data, jangan sampai ada warga tidak dibantu,” kata Ketua Komisi IV DPRD NTB H Achmad Puaddi, Minggu (12/1)

Politisi Partai Golkar itu khawatir setelah penanganan korban gempa selesai masih ada yang tersisa. Karenanya, dalam rapat dengan OPD, Jumat lalu, dia mempertanyakan hal itu BPBD NTB.

Dia senang, sudah ada mekanisme yang disiapkan pemerintah. Bagi yang tidak masuk data akan dibantu melalui hibah. ”Itu kita syukuri, mudahan menjawab informasi banyaknya masyarakat tidak masuk pendataan,” katanya.

Baca Juga: Adde Rosi Pimpin KPPG Salurkan Bantuan Bagi Pengungsi Korban Banjir di Cipanas Lebak

Puaddi berharap, proses perbaikan rumah korban gempa tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Selain itu, dia juga mengingatkan, BPBD tidak lupa melakukan upaya pencegahan dampak bencana alam lain seperti longsor dan banjir. ”Karena kita fokus tangani rumah korban gempa bencana yang lain kita tidak antisipasi,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahsanul Khalik menjelaskan, terkait itu, mereka sudah rapat koordinasi khusus dengan BNPB dan BPBD kabupaten/kota. ”Saya sendiri sudah bertemu Kepala BNPB Letjen Doni Monardo,” katanya.

BNPB meminta pengajuan data korban ditutup dulu. Hasil review terakhir Irtama BNPB dijadikan acuan. Sebab perubahan usulan data membuat Dirjen Anggaran Kemenkeu bertanya-tanya. ”Kenapa data dari NTB selalu bertambah, padahal mereka sendiri yang membuat data dari awal,” ujar Khalik.

Baca Juga: Ormas MKGR Bagikan Alat Kebersihan dan Obat-Obatan Bagi Korban Banjir di Kalibata

Perubahan data juga dipertanyakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal data mempengaruhi jumlah Dana Siap Pakai (DSP) yang diberikan. ”Mereka khawatir kalau berubah-ubah ada yang tidak tepat sasaran,” kata Khalik.

Jumlah korban gempa sesuai review Irtama BNPB ditutup pada angka 226.290 unit. Bagi korban gempa yang belum masuk pendataan, pemda diberi kesempatan mengusulkan kembali. ”Tetap akan melalui proses review Irtama BNPB,” jelasnya.

 Bantuan perbaikan rumah akan diusulkan melalui dana hibah dari BNPB kepada kabupaten/kota. ”Saya sarankan sebelum data diajukan sebaiknya divalidisi dulu,” imbuhnya.

Khalik menambahkan, data detail 226.290 unit rumah rusak ada kabupaten/kota. ”Data by name by address itu bisa jadi acuan untuk melihat mana masyarakat yang belum masuk,” tandasnya. {www.lombokpost.net}

fokus berita : #Achmad Puaddi #Achsanul Khalik


Kategori Berita Golkar Lainnya