15 Januari 2020

Berita Golkar - Pemerintah dinilai tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait rencana membawa ratusan kapal nelayan Pantura ke Perairan Natuna. Sebab jika hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan dengan para nelayan di Natuna, dikhawatirkan dapat timbul persoalan. Demikian seperti dikatakan anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Selasa (14/1).

Ansar mengatakan, saat reses kemarin dirinya melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh nelayan di Natuna untuk menyerap aspirasi mereka terkait dengan rencana pemerintah yang akan mengirim ratusan nelayan dari Pantura (Pantai Utara Pulau Jawa) ke Pulau Natuna.

Tokoh-tokoh nelayan tersebut, kata Ansar, merespons cukup keras dengan rencana relokasi nelayan-nelayan Pantura dari luar Natuna itu.

Baca Juga: Judistira Hermawan Desak Pemprov DKI Penuhi Ganti Rugi Korban Banjir Jakarta

 

Bahkan dalam pertemuan tersebut mereka mengatakan, nelayan-nelayan Natuna itu saat ini ada 20 ribu rumah tangga nelayan dan baru 5 persen yang menggunakan armada-armada nelayan yang cukup besar yang bisa menjangkau ke batas ZEE Indonesia sampai ke 200 mile.

Menurut mereka, lanjut Ansar, jika nelayan-nelayan Pantura masuk ke Natuna maka dikhawatirkan terjadi gesekan dan konflik di antara mereka, serta dikhawatirkan keberadaan nelayan Natuna akan termarjinalkan.

Untuk menghindari hal-hal itu, mereka meminta agar masyarakat nelayan Natuna dapat dibina dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta daerah, untuk kemudian diberikan alat tangkap yang memadai dan lebih besar sehingga nelayan Natuna dapat memanfaatkan ground fishing yang lebih jauh hingga menjangkau di batas-batas ZEE (Zona Exlusive Ekonomi) teritorial di Indonesia di Natuna. 

"Dan saya kira itu jauh lebih baik karena memang tidak gampang mensinergikan nelayan-nelayan yang datang dari luar di wilayah itu dengan nelayan di Natuna yang kemampuannya hanya rata-rata 1 sampai 5 GT saja," ungkap Ansar Ahmad. 

Baca Juga: Entaskan Stunting, KDRT dan Desa Tertinggal di Kalbar, Ria Norsan Gandeng Uni Eropa

Ansar Ahmad yang merupakan mantan bupati Bintan, Kepulauan Riau ini juga meminta agar Pemerintah membicarakan terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh nelayan di Natuna sebelum melakukan relokasi nelayan Pantura ke Natuna. Pemerintah pusat harus duduk bersama tokoh-tokoh nelayan di Natuna, mendengarkan aspirasi mereka. 

"Jangan satu kebijakan baru hanya karena persoalan sesaat ini malah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar yang bahkan menyulitkan," tutur Ansar Ahmad, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar ini. 

"Pemerintah harus betul-betul hati-hati dalam mengambil kebijakan ini, bantu nelayan Natuna, bantu meningkatkan kemampuan mereka, bantu peralatan dan kapalnya, sehingga mereka mampu melaut ke batas ZEE kita hingga 200 mile," lanjutnya. 

Baca Juga: Muhammad Fauzi Minta Perhatian Khusus Kemensos dan BNPB Untuk Korban Banjir Sulsel 

Sejalan dengan Ansar Ahmad, Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Anton Leonard mengatakan jika nelayan Natuna harus diangkat kualifikasinya untuk mampu melaut hingga batas ZEE, banyak sekali yang harus dilakukan. Tetapi, menurutnya, membawa nelayan Pantura ke Natuna juga merupakan program sesaat, sehingga sebaiknya ke depan harus terencana dengan baik. 

Artinya, jelas Anton, kerjasama Pemda Kepri dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan dan pemerintah pusat harus memfasilitasi, termasuk pengadaan kapal serta pelatihan nelayannya. 

"Program ini harus disurvey, direncanakan dengan baik, karena banyak sekali yang harus dikerjakan, misalnya soal kemampuan kapal seperti apa yang harus dilengkapi termasuk alat tangkapnya agar mampu menembus batas ZEE, termasuk fasilitas pendukung lainnya," ungkap Anton.

Baca Juga: Airin Rachmi Diany Bakal Ganti Ijazah Warga Tangsel Yang Rusak Akibat Banjir

Sementara itu, perwakilan Kelompok Nelayan Natuna dalam rilis yang diterima Redaksi menyampaikan tuntutannya, diantaranya mereka menolak kapal nelayan Pantura yang menggunakan alat tangkap cantrang, yang dilarang pada zaman menteri Susi Pudjiastuti.

Selanjutnya, mereka juga meminta kapal yang jika diizinkan selain cantrang, wajib sandar di SKP Natuna dan setor ikan di SKP Natuna 30% dari hasil tangkap. Terakhir, mereka juga meminta agar mencari ikan harus di atas 12 sampai ZEE. {www.elshinta.com}

fokus berita : #Ansar Ahmad,


Kategori Berita Golkar Lainnya