21 Januari 2020

Berita Golkar - Sebanyak 15 anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra, Demokrat dan Golkar, akhirnya mengusulkan penggunaan hak interpelasi ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Lima belas anggota DPRD yang terdiri dari 13 Gerindra dan masing-masing satu dari Demokrat dan Golkar menandatangani usulan hak interpelasi dan diserahkan ke Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (21/1/2020) di DPRD Sumbar.

Mereka adalah Supardi, Hidayat, Ismunandi, Desrio Putra, Evi Yandri, Jempol, Yunisra Syahiran, Khairuddin Simanjuntak, Nurkhalis, Mesra, Syafruddin Putra, Mario Syahjohan dan Muchlis Yusuf Abit dari Gerindra.

Baca Juga: Bentuk Generasi Emas Batang, Ini Upaya Wihaji Sejahterakan Guru PAUD

Kemudian HM Nurnas dari Demokrat serta Afrizal dari Golkar. "Sudah ada 15 anggota DPRD Sumbar dari Gerindra, Demokrat dan Golkar yang tandatangani usulan interpelasi," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (21/1/2020) di DPRD Sumbar.

Supardi menyebutkan ada dua masalah yang diajukan untuk diinterpelasi yaitu persoalan kunjungan gubernur ke luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk Bank Nagari.

Menurut Supardi, setelah adanya usulan interpelasi maka DPRD Sumbar akan menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumbar untuk mengagendakan rapat paripurna. "Usulan ini akan kita bawa ke Banmus untuk menjadwalkan rapat paripurna penentuan sikap interpelasi ini," kata Supardi.

Baca Juga: Sudah Lama Aktif, Ace Hasan Nilai Anak-Anak Airlangga di Struktur DPP Golkar Tak Perlu Diributkan

Sementara itu Sekretaris DPD Gerindra Sumbar yang juga anggota DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan mengatakan interpelasi hanyalah penggunaan hak yang dimiliki oleh dewan. "Interpelasi ini hanyalah hak anggota dewan untuk meminta penjelasan soal kebijakan gubernur. Ini hak dewan biasa saja," kata Ismunandi.

Dengan adanya dukungan dari dua fraksi lain, menurut Ismunandi membuat usulan itu bisa diteruskan ke Banmus dan kemudian dijadwalkan paripurna.

Ketua Fraksi Gerinda DPRD Sumbar Hidayat, mengatakan usulan hak interpelasi telah dikaji dalam internal frkasi dan partai, seperti Golkar dan Demokrat mereka telah mengkoordinasikan dengan pimpinan partai.

Baca Juga: Wihaji: Menata Wajah Kota, Membahagiakan Warganya

Beberapa dokumen yang disiapkan untuk materi hal interpletasi, kata Hidayat, adalah satu rekap perjalanan luar negeri gubernur dari 2016 hingga 2019 berserta lampiran foto, dan dakumen perihal persoalan BUMD.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal mengatakan tindakan yang diambil oleh fraksi Gerindra seirama dengan Golkar, dimana persoalan BUMD merupakan hal yang menjadi perhatian Fraksi Golkar sejak lama.

Golkar telah mempertanyakan persoalan BUMD sejak lama, namun belum ada jawaban yang sesuai. Sekretaris fraksi Demokrat HM Nurnas mengatakan, langkah interpelasi juga telah dikoordinasikan dengan ketua DPD Demokrat Sumbar, Mulyadi.

Melihat substansi hak interpletasi yang diajuakan dia setuju bahwa hal ini harus dilaksanakan. "Hari ini telah disampaikan, kepada DPP Demokrat dan langkah yang diambil disetujui, " katanya. {regional.kompas.com}

fokus berita : #Afrizal #Irwan Prayitno


Kategori Berita Golkar Lainnya