28 Januari 2020

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPW Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan kekecewaannya menyusul anggapan lembaga yang kerap menyebutkan harga produk pertanian sebagai penyebab inflasi.

Stigma harga produk pertanian sebagai penyebab inflasi tersebut menurutnya kerap muncul saat menjelang bulan puasa (Ramadan) hingga Lebaran. Padahal, lanjut Dedi, banyak faktor penyebab inflasi, seperti kenaikan tarif transportasi hingga harga pakaian.

"Stigma itu menyebabkan produk pertanian sulit berkembang. Produk pertanian selalu menjadi kambing hitam inflasi, terutama menjelang bulan puasa," ujar Dedi melalui sambungan telepon selularnya, Senin (27/1/2020).

Baca Juga: Dorong Warga Labuan Bajo Sejahtera, Wamendag Jerry Sambuaga Usung Wisata Super Premium

Dedi yang baru mengikuti Rapat Kerja Nasional Pertanian di Jakarta itu menilai, lembaga yang bersangkutan malah memberikan perlakuan berbeda pada harga baju maupun tarif transportasi yang naik saat menjelang puasa dengan tidak menyebutnya sebagai penyumbang utama inflasi.

"Kalau beli produk pertanian, semua ngomong inflasi. Ketika Lebaran, orang ribut ngomong harga cabai, bawang, kol, dan lainnya. Tetapi mereka tak pernah meributi harga baju naik, sepatu naik, sewa mobil naik, ataupun harga tiket naik," bebernya.

Dedi mengatakan, selain stigma penyebab inflasi, problem di dunia pertanian lainnya adalah daya dukung lingkungan yang menurun dan perubahan iklim. Bahkan, kerusakan hutan dan gunung, pencemaran sungai, serta menyempitnya areal pertanian juga menjadi persoalan lain yang dihadapi pertanian di Indonesia.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut Perayaan Natal Nasional Beri Golkar Spirit Baru Jelang Pilkada 2020

"Daya dukung sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bagian dari problem pertanian. Minat usaha pertanian menurun karena sitgma negatif bahwa bertani itu kotor dan kumuh," katanya.

Selain itu, penurunan daya dukung masyarakat terhadap produk pertanian dimana masyarakat lebih menyukai produk pertanian impor dibandingkan membeli produk pertanian dalam negeri juga menjadi problem lainnya, termasuk perlakuan diskriminasi kebijakan untuk petani, seperti subsidi untuk petani yang disebut inefisiensi.

"Tapi ketika orang-orang kaya ngemplang bank, harus diganti oleh keuangan negara. Investasi diberikan kepada orang kaya, terus hilang seperti kasus Jiwasraya, itu tak disebut inefisien. Padahal, subsidi pertanian itu dinikmati jutaan orang," beber mantan bupati Purwakarta itu.

Baca Juga: Damris Reses di Pokkang, Warga Minta Bantuan Bibit, Pupuk Hingga Jembatan Gantung

Menurut Dedi, problem-problem pertanian itu harus dicari solusinya. Terkait masalah menyempitnya lahan pertanian, kata Dedi, harus ada revisi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). "RTW harus ada pilihan, mau kembangkan tambang atau pertanian," sebutnya.

Kemudian, pertanian diintegrasikan dalam sistem pendidikan dimana mata pelajaran siswa di sekolah bisa dipadukan dengan pertanian atau disebut sekolah alam. "Matematika itu bisa belajar menghitung dengan objek produk petanian," terang Dedi.

Untuk solusi problem pertanian lainnya, seperti stigma inflasi dan inefisiensi subsidi, kata Dedi, hal itu berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman pemerintah tentang arti penting pertanian. {jabar.sindonews.com}

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya