28 Januari 2020

Berita Golkar - Anggota DPRD Siantar telah menetapkan Rini Silalahi sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket (penyelidikan) terhadap delapan poin dugaan pelanggaran yang dilakukan Walikota Hefriasnyah. Penetapan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (28/1/2020).

Anggota Pansus Hak Angket terdiri sembilan anggota dewan yang terdiri dari tujuh fraksi atau seluruh fraksi yakni Rini Silalahi dari fraksi Golkar, Feri Sinamo dari Fraksi PDIP, Suandi Apohman Sinaga Fraksi PDIP.

Daud Simanjuntak fraksi Golkar, Dedy Manihuruk Fraksi Hanura, Frengky Boy Saragih Fraksi NasDem, Metro Hutagaol Fraksi Demokrat, Netty Sianturi Fraksi Gerindra dan Boy Iskandar Warongan Fraksi PAN persatuan Indonesia.

Baca Juga: Heru Sudibyo Ungkap Golkar Bantul Mulai Penjaringan Balon Cabup dan Cawabup

Ketua Pansus Rini Silalahi mengatakan akan maksimal dalam penyelidikan ini. Ia mengatakan masih melengkapi data-data yang tertuang dalam delapan poin angket. "Sebelum kita melakukan pemanggilan kepada Walikota atau Pemerintah terkait kita harus penuhi dulu data-data. Jadi semua data-data yang ada di lapangan kita langsung lihat,"katanya.

Politisi Golkar ini mengatakan akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dugaan pelanggaran. "Lihat dari kasusnya kemungkinan akan kita panggil OPD, maupun walikota bahkan sampai masyarakat yang terlibat,"katanya.

Pelaksanatugas (Plt) Sekretaris Dewan Wanden Siboro membacakan delapan poin dugaan pelanggaran yang telah disahkan oleh Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga.

Baca Juga: Rizal Pasuma Desak Polisi Razia Miras Di Pohuwato Barat

Ada pun delapan poin yang resmi akan dilakukan penyelidikam yakni Pengangkatan dan pergantian ASN. Tambahan penghasilan pegawai Sesuai dengan surat ketua DPRD Kota Pematangsiantar nomor 170/ 2492/ DPRD/XII/2019 tentang rekomendasi DPRD perihal peningkatan kesejahteraan tenaga jabatan fungsional bidang kesehatan.

Terjadinya OTT di badan pengelolaan keuangan daerah Kota Pematangsiantar. Penggunaan lapangan Haji Adam Malik dan lokasi GOR Pematangsiantar yang salah digunakan. Tindaklanjut lokasi pembangunan Tugu sangnawaluh Damanik yang diputuskan di Lapangan Merdeka dipindahkan secara sepihak oleh Walikota Hefriansyah ke Lapangan Haji Adam Malik.

Pengelolaan dua perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD PHJ Kota Pematangsiantar yang tidak berdampak pada pendapatan.

Baca Juga: Virus Corona Kian Mewabah, Bamsoet Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Travel Warning

Tindak lanjut terhadap Peraturan Walikota nomor 1 tahun 2018 tentang pergeseran anggaran sebesar Rp 46 miliar pada P-APBD tahun 2018 sehingga menjadi temuan BPK RI. Dan, anggaran terhadap pembebasan lahan 573 hektare di Tanjung yang ditampung di APBD tahun 2020.

Sementara, dalam rapat paripurna pembentukan Pansus Hak Angket ada tiga anggota dewan yang tak hadir yakni Nurlela Sikumbang dari Fraksi PAN Persatuan Indonesia, Arif Hutabarat dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga adik ipar Walikota Hedriansyah, dan Astronout Nainggolan dari Fraksi PDI Perjuangan. Tiga anggota dewan ini juga tidak ikut menandatangani Hak Angket.

Mangatas Silalahi, Wakil Ketua DPRD kota Pematangsiantar mengatakan tiga anggota dewan yang tak hadir telah melanggar peraturan. "Bukan soal Rapatnya. Ini rapat paripurna pula, sedangkan dalam rapat biasa aja tidak hadir itu di hitung. Ini sampai tiga kali tidak hadir harus kita tindak lanjuti," katanya.

Baca Juga: Golkar Pelalawan Resmi Sampaikan 5 Nama Balon Kada Ke DPD I Riau

Deddy Manihuruk anggota Badan Kehormatan Dewan segera meninjau daftar hadir. Namun, ia mengatakan untuk kasus Astronout Nainggolan memang sedang mengalami sakit. "Kita lihat dululah alasan mereka. Secepatnya akan kita lakukan pemanggilan. Melalui surat atau langsung nanti akan kita lihat teknisnya,"pungkasnya. {medan.tribunnews.com}

fokus berita : #Rini Silalahi #Hefriansyah


Kategori Berita Golkar Lainnya