29 Januari 2020

Gaya Mahyudin Serap Aspirasi Warga Kaltim, Makan Durian Sambil Cengkerama di Pinggir Jalan

Berita Golkar - Di tengah padatnya agenda, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin masih menyisihkan waktunya untuk bercengkerama dengan publik.  Pemandangan ini Selasar lihat pada Selasa malam (29/1/2020), saat menemui mantan wakil ketua MPR periode 2014-2019 itu, di salah satu tempat pedagang durian di Jalan Anggi, tepat di samping masjid Islamic Center.

Tidak tampak rasa canggung dari Mahyudin, meski harus duduk lesehan sambil menyantap durian. Dia menikmati rajanya segala buah itu bersama beberapa pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif di Samarinda.

 

Mantan Bupati Kutai Timur ini menjelaskan, memang sudah menjadi kebiasaan saat dirinya kembali ke Kaltim, ia selalu menyempatkan diri untuk sekadar bercengkrama dengan teman-temannya. Bukan di lobi hotel atau restoran, tapi nongkrong santai di pinggir jalan sambil makan durian.

Baca Juga: Virus Corona Kian Mewabah, Bamsoet Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Travel Warning

"Jadi dulu memang suka pergi ke tempat-tempat pinggir jalan seperti ini, jadi kalau pulang ke Kaltim menyempatkan berkumpul bersama teman, dan makan durian di pinggir jalan. Kan kacang jangan lupa dengan kulitnya," jelas Mahyudin.

Dia menambahkan, bukan karena ingin terlihat merakyat atau pencitraan, namun karena semasa dirinya belum menjadi pejabat publik, ia sudah terbiasa berjumpa kawan di tempat sederhana. Hal itu berlanjut sampai sekarang.

"Jangan kalau sudah menjadi pejabat tinggi negara, lantas mau mainnya hanya di restoran saja. Ini bukan karena kita ingin terlihat baik atau bagaimana, tapi karena culture kita memang berangkatnya dari sana, ya saya senang ke tempat-tempat yang sederhana," tambahnya.

Baca Juga: Harga Produk Pertanian Jadi Kambing Hitam Inflasi, Dedi Mulyadi Kesal

Bahas RUU Inisiatif tentang Investasi dan Penanaman Modal

Agenda Mahyudin ke Kaltim adalah untuk memimpin delegasi Komite IV, yang merupakan alat kelengkapan tetap DPD RI, yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang. Pihaknya akan bertemu dengan instansi terkait untuk membahas rumusan masalah yang dialami daerah, terkait UU Investasi dan Modal yang ada saat ini.

Pertemuan digelar di Kantor Gubernur Kaltim. Dia telah bertemu Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perwakilan BI Kaltim, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan beberapa stakeholder.

"Jadi apakah yang selama ini UU tentang penanaman modal dan investasi sudah akomodatif terhadap semua kepentingan, atau apakah ada kendala? Inilah yang kami cari permasalahan-permasalahannya untuk kemudian disempurnakan. Yang kemudian menjadi inisiatif DPD RI untuk membuat dan menyempurnakan UU Investasi dan Penanaman Modal itu," ujarnya.

Baca Juga: Arif Fathoni Minta Pemkot Surabaya Ganti Reklame Konvensional Dengan Videotron

Dalam pertemuan itu, banyak yang disampaikan oleh stakeholder secara tertulis. Salah satunya hambatan karena terjadi tumpang tindih penggunaan lahan. Dalam satu area yang sama, ada yang diperuntukkan perizinan batu bara, sekaligus perkebunan kelapa sawit.

Kemudian, masalah lain yang dilaporkan seperti permasalahan infrastruktur. Contohnya, jika ada orang ingin berinvestasi di bidang pariwisata, namun karena infrastruktur pendukungnya tidak siap, wisatawan tidak bisa datang.

"Kaltim punya Kawasan Ekonomi Khusus Maloy, kan infrastrukturnya tidak memadai. Sekarang Pemprov sedang menyiapkan pembangunan pengelolaan air bersih, tapi terkendala lagi dengan pembebasan lahan. Ada provokasi sehingga harga ganti rugi lahan setinggi-tingginya, nah itu yang terjadi di lapangan," sebutnya.

Baca Juga: Responsif Atasi Banjir Kota Bandarlampung, Yuhadi Puji Lurah dan Camat Kedamaian

Dirinya melihat permasalahan-permasalahan investasi ini memang banyak terjadi di luar pulau Jawa. Karena itu juga produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional 50 persen lebih dari pulau Jawa, sementara daerah lain masih sangat kecil, karena investasi di daerah sangat kecil.

“Untuk tahap perumusan permasalahan ini akan mulai kami lakukan setelah kembali ke Jakarta, dan dengan harapan tahun ini sudah jadi RUU,” ujarnya. Kaltim dipilih menjadi area perumusan masalah juga dalam rangka mendukung kenyamanan berinvestasi di kawasan ibu kota negara yang baru.

"Harapan saya pemerintah bisa lebih kreatif. Kita tidak lagi mengeksplorasi raw material dari Kaltim, tapi sudah harus mulai membangun industri-industri hilir. Karena dengan dibangunnya industri hilir, tentu akan menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu untuk membangun industri hilirisasi ini, kita perlukan investor untuk masuk," imbuhnya.

Baca Juga: Sejahterakan Tenaga Pendidik, Hetifah Dukung Revisi Pengaturan PAUD Dalam UU Sisdiknas

"Investor masuk kalau mereka dapat kenyamanan, insentif misalnya. Kalau di kawasan ekonomi khusus merekakan dapat tax holiday (pembebasan pajak). Tapi kalau insentif dari pemerintah itu seperti pembangunan infrastruktur dan juga energi. Misalnya ketersediaan listrik, karena industri tidak bisa dibangun tanpa ada listrik yang memadai," tambah Mahyudin. {selasar.co}

fokus berita : #Mahyudin