31 Januari 2020

Pertiwi Ayu Krisna Minta Pemkot Surabaya Realisasikan Lagi Program Jasmas

Berita Golkar - Meski penggunaannya sering diselewengkan, namun DPRD Kota Surabaya tak malu meminta dana Jaring Masyarakat (Jasmas) dikembalikan.

DPRD Surabaya mengklaim jika dana Jasmas tersebut sebenarnya merupakan hak anggota dewan untuk konstituen yang membutuhkan bantuan. DPRD Surabaya juga klaim jika dana Jasmas ini sebenarnya ada payung hukumnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pratiwi Ayu Krisna menyebut payung hukum dana jasmas dalah Peraturan Pemerintah 12 tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Baca Juga: Poros Alternatif di Pilkada Surabaya 2020, Golkar-PKS Bakal Usung Gamal Albinsaid?

 

Kemudian payung hukum lain adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Makanya, Ayu heran kenapa Pemkot masih menahan untuk mengeluarkan dana Jasmas tersebut? Padahal sudah ada ada payung hukumnya. Dia juga mengaku was-was jika dana Jasmas tidak direalisasikan oleh Pemkot.

"Masa iya, pemkot tidak mau meralisasikan. Tapi yang pasti, saya akan tetap menggangarkan adanya dana Jasmas untuk DPRD Kota Surabaya,” kata Ayu sapaan akrab Pratiwi Ayu Krisna, Kamis 30 Januari 2020 di DPRD Kota Surabaya.

Baca Juga: Tuntaskan Kemelut Status Honorer K2, Adrianus Asia Sidot Minta Komisi X DPR Bentuk Panja

Menurut politisi Golkar tersebut, jika pada akhirnya dana Jasmas tidak direalisasikan oleh Pemkot, maka jelas akan menghambat pemerataan pembangunan di dapil-dapil di Kota Surabaya. Karena, dalam kegiatan reses anggota dewan, mereka tidak bisa lagi memberikan bantuan, apabila ada warga meminta. Utamanya untuk masalah pembangunan di wilayah mereka.

“Padahal ini hak kita dan hak masyarakat juga. Setiap reses, ya kan kami perlu membantu. Kalau cuma ada dana reses, apakah cukup kalau ada masyarakat yang minta bantuan dana ini-itu, kan tidak cukup," kata dia.

Ia berharap embargo dana reses yang dilakukan Pemkot Surabaya sejak tahun 2016 tersebut bisa segera berakhir dan kembali direalisasikan. Lagi-lagi Ayu mengklaim dana itu adalah hak warga Surabaya melalui anggota dewan.

Baca Juga: Klaim Surveinya Tertinggi di Internal Golkar, Adi Sukemi Makin Pede di Pilkada Pelalawan 2020

“Kami ini sudah berusaha menjadi mitra kerja Pemkot Surabaya dengan menyetujui anggaran pembangunan Kota. Ayolah kita sama-sama bekerja bareng,” ujarnya. {www.lensaindonesia.com}

fokus berita : #Pertiwi Ayu Krisna