31 Januari 2020

Berita Golkar - Kalangan DPR RI dan pemerintah memastikan bahwa kerugian yang dialami nasabah Jiwasraya akan secepatnya diselesaikan. Sejumlah opsi penyelesaian pun tengah digodok pemerintah saat ini.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin mengatakan, pemerintah sangat serius dalam upayanya menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jiwasraya.

"Sejauh ini kita (panja) melihat pemerintah punya komitmen dan keseriusan yang kuat untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Kehadiran pemerintah melalui Meneg BUMNnya ke rapat panja Jiwasraya itu juga sebagai wujud atau bukti bahwa negara hadir disaat kondisi Jiwasraya seperti itu," kata Politisi Golkar itu di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Baca Juga: Tuntaskan Kemelut Status Honorer K2, Adrianus Asia Sidot Minta Komisi X DPR Bentuk Panja

Lebih lanjut Mukhtarudin mengungkapkan, jika dilihat dari berbagai opsi yang dibuat pemerintah dalam menangani kasus Jiwasraya cukup logis.

"Dalam rapat panja (tertutup) kemarin pak Menteri Erick memaparkan sejumlah opsi strategis untuk menangani kasus Jiwasraya ini. Dari berbagai opsi yang dibuat pemerintah, kami panja mengapresiasi dan optimis bahwa opsi-opsi itu bisa jadi solusi terbaik untuk Jiwasraya," terangnya.

Kendati demikian, Mukhtarudin enggan membeberkan skema atau opsi seperti apa yang akan diambil pemerintah guna menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Baca Juga: Dipimpin Alex Noerdin, Raker Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Hasilkan 11 Butir Kesimpulan

"Sudah menjadi kesepakatan rapat panja (tertutup) kemarin itu bahwa opsi-opsi itu untuk sementara tidak bisa di publish dulu. Panja dan pemerintah sepakati soal itu. Jadi tunggu sajalah opsi itu pada saatnya nanti akan di publish juga jika timingnya sudah tepat," katanya.

Ditegaskannya, pemerintah dan DPR memiliki concern yang sama dimana upaya penyelesaian untuk nasabah akan menjadi fokus bersama.

"Prioritas kami (DPR dan pemerintah) tentu saja bagaimana menyelesaikan kerugian yang dialami 17.000 nasabah yang terdampak skema bisnis JS Saving Plan itu. Ini akan jadi concern dan prioritas kami. Sekali lagi intinya negara (pemerintah dan DPR) hadir dan bertanggung jawab penuh, tidak perlu khawatir," tandasnya. {www.teropongsenayan.com}

fokus berita : #Mukhtarudin


Kategori Berita Golkar Lainnya