31 Januari 2020

Berita Golkar - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo. Sebab, realisasi APBN 2019 seakan tak memperlihatkan prestasi Sri Mulyani yang pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia. 

Begitu disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR M Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/20). Menurut Misbakhun, banyak hal tentang perekonomian nasional pada tahun lalu yang berjalan di luar skenario yang disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Juga: Perusahaan Asuransi Plat Merah, Puteri Komarudin Minta Asabri Hati-Hati Berinvestasi

"Kalau kita lihat realisasi seperti ini tidak bisa menggambarkan bahwa Pak Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia. Realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai," kata Misbakhun.

Misbakhun  yang merupakan politikus Golkar mengaku tak rela jika Jokowi dipermalukan akibat kinerja perekonomian yang buruk. Seharusnya, tegas Misbakhun, Sri Mulyani yang telah dipercaya oleh Jokowi untuk kembali menjabat sebagai Menkeu, bisa menunjukkan kinerja positif.

"Saya tidak ingin Pak Jokowi yang sudah meng-hire Menkeu terbaik di dunia, kemudian orang mempermalukannya. Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya," tegasnya.

Baca Juga: Didirikan Idris Laena, Alexandria Islamic School Miliki Fasilitas Bak Hotel Mewah

Dalam Raker itu, Sri Mulyani memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan capaian 2018 lalu. 

Yang menjadi masalah, kata Misbakhun, terjadi defisit akibat penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp1.331 triliun dari target  Rp 1.577 triliun dalam APBN 2019.

Dikatakan Misbakhun, ada defisit sebesar Rp 246 triliun yang  memberikan tekanan kepada APBN 2019. Anehnya, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020.

Baca Juga: Nurul Arifin Nilai Keputusan Evakuasi Segera WNI Dari Wuhan Sudah Tepat

"KADIN juga menyampaikan bahwa mereka juga mempunyai banyak pertanyaan, kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7 persen, tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak. Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu," tukasnya.

Sebagai informasi, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari  utang sebesar Rp 351,9 triliun, investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 25 triliun.

Baca Juga: Lamhot Sinaga Takut Jurang Defisit Neraca Perdagangan Dengan Jepang Makin Besar, Ini Alasannya

Misbakhun mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Sri Mulyani supaya tidak salah membuat asumsi tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ataupun realisasi PPh migas dalam APBN 2019. "Kenapa desainnya masih seperti ini lagi?" tanya Misbakhun. {telusur}

fokus berita : #Misbakhun #Sri Mulyani


Kategori Berita Golkar Lainnya