03 Februari 2020

Berita Golkar - Industri yang memanfaatkan beragam jenis sampah plastik diharapkan segera menghentikan aktivitas impornya. Sebab, sampah plastik ini telah membawa banyak residu dan berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan di Tanah Air.

"Bagaimana agar industri ini tidak impor sampah dari 42 negara. Namun, harus bisa memanfaatkan sampah domestik dulu, yang dengan syarat bisa didaur ulang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta, Senin 3 Februari 2020.

Menurut Dedi, industri harus dapat menghentikan impor sampah yang bisa menambah penumpukan pengolahan sampah plastik. Selain itu, ujar dia, ke depannya juga perlu ada kerja sama dengan pemerintah guna memaksimalkan sampah plastik yang perlu untuk segera diatasi dengan cepat dan serius.

Baca Juga: Ambisi Dadang Supriatna dan Deding Ishak Jadi Calon Bupati Bandung Dari Golkar

"Yang jadi fokus permasalahan adalah kandungan sampahnya, dan bagaimana pengelolaannya, karena pengelolaan selama ini dikelola oleh masyarakat," ucap politisi Golkar itu.

Ia mengemukakan, guna memenuhi kebutuhan industri terhadap sampah kertas dan plastik, DPR RI sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa. 

Beberapa desa, lanjutnya, bisa diberdayakan dengan mengelola sampah dari tingkat RT sehingga sampah plastik dan kertas yang ada di desa dapat dikumpulkan kemudian bisa dikirim ke industri-industri.

Baca Juga: Puluhan Relawan Milenial Ambil Formulir di Golkar, Daniel Mutaqien Siap Pimpin Bumi Wiralodra

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono mendesak agar impor sampah plastik  dikaji ulang. Harapannya, tidak ada lagi sampah negara lain yang masuk ke Tanah Air. "Benar-benar harus dikaji ulang dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, dan juga sisi humanisnya," katanya.

Komisi IV DPR, ujar dia, menyoroti masalah tersebut sebagai masalah lingkungan hidup yang sangat serius dan juga terkait kedaulatan negara. 

Beberapa waktu lalu Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, serta PT Sucofindo menemukan sejumlah kontainer berisi sampah plastik dan limbah yang diduga berbahaya dan beracun yang diimpor dari luar negeri di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. {bisnis.tempo.co}

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya