05 Februari 2020

Berita Golkar - DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dalam kesempatan tersebut, salah satu perhatian anggota legislatif tertuju pada pengelolaan Bandara Komodo, NTT.

Anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin, mempertanyakan mengenai dampak dari pengelolaan yang diserahkan kepada asing. Dia bercerita, sempat mengunjungi Labuan Bajo, NTT beberapa waktu lalu.

"Terkait pengelolaan, asumsi saya bahwa bandara itu pintu gerbang orang asing masuk ke wilayah kita. Kami mendengar Bandara Komodo adalah satu-satunya di situ. Dan akan dikelola oleh pihak ketiga yaitu dari Changi," ujarnya di ruang rapat komisi V DPR RI, Rabu (5/2/20).

Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang Ungkap Hilirisasi Industri Tambang dan Perkebunan Berjalan Baik

Padahal, ia menegaskan bahwa Indonesia sudah punya perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang fokus mengelola bandara, antara lain Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II (AP I dan AP II).

"Saya butuh penjelasan. Apa yang mungkin didapat Indonesia dari risiko-risiko negatif? Apakah Angkasa Pura (sudah tidak sanggup lagi mengelola Bandara Komodo?" tanyanya.

Pemerintah mengumumkan pemenang pengelola Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Konsorsium ini dipimpin oleh PT Cardig Aero Service Tbk (CAS).

Konsorsium ini mencakup Changi Airports International Pte Ltd, sebagai perusahaan investasi yang memiliki anak usaha Changi Airports MENA Pte Ltd.

Baca Juga: Tak Masuk Prolegda 2019, Muji Rohman Pastikan Fraksi Golkar Kota Serang Tolak Pansus Aset

"Kehadiran nivnestor asing, ini membuktikan RI tempat investasi yang menarik dan kesiapan RI menyiapkan proyek baik sehingga investor ada confident mau kerja sama dengan kita," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konperensi pers di Kantornya, Kamis (26/12/19).

Masuknya konsorsium Cardig dan Changi sebagai bagian untuk menopang lima destinasi baru. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan investasi yang dibutuhkan dalam skema KPBU Bandara Komodo ini memerlukan Rp 5,7 triliun untuk belanja operasional untuk selama 25 tahun, Rp 1,2 triliun investasi 5 tahun untuk pengembangan bandara.

"Saya apresiasi mereka minat karena baru 600 ribu penumpang saat ini dan bakal jadi 4 juta penumpang per tahun dalam 10 tahun," kata Budi. {www.cnbcindonesia.com}

fokus berita : #Daniel Mutaqien #Budi Karya Sumadi


Kategori Berita Golkar Lainnya