06 Februari 2020

Berita Golkar - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera mengirimkan desain revitalisasi Monas kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno. Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mengapresiasi tindakan itu, namun berpendapat seharusnya dilakukan sejak dulu.

"Bagus, artinya sudah ada harmonisasi hubungan antara pusat dan Pemda DKI terkait Revitalisasi Monas yang seharusnya sudah dilakukan sejak awal oleh Gubernur sesuai Kepres 25 tahun 1995 itu," ucap Sekretaris Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, saat dihubungi Rabu (5/2/2020).

Baca Juga: Garap MRT Tangsel, Menhub Minta Airin Rachmi Diany Gandeng Swasta Dengan Skema KPBU

Polemik pemberhentian revitalisasi Monas bagian selatan menunggu izin Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka diharapkan menjadi pelajaran bagi Anies. Dia berharap Anies dan jajarannya lebih bisa menghargai prosedur dalam membangun sesuatu di kemudian hari.

"Harapan saya kepada gubernur dan jajaran Pemprov DKI, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selain mencermati peraturan-peraturan yang berlaku," ucap Judistira.

Selain itu, Judistira meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk lebih berkomunikasi dengan DPRD dan masyarakat saat menyusun rencana proyek. "Sehingga tidak terkesan ada komunikasi yang putus antara pemerintah dengan warga nya," kata Judistira.

Baca Juga: Bandara Komodo Dikelola Changi, Daniel Mutaqien Marahi Menhub Budi Karya Sumadi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut revitalisasi Monas akan terus dilanjutkan. Rencananya besok Anies menyerahkan gambar kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang juga Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

"Jadi hasil kesepakatan tadi kan gambaran umum, harus dibentuk dalam bentuk gambar. Gambarnya besok dibawa, ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pengarah, dari situ baru jalan," kata Anies seusai rapat di kantor Kemensetneg, Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Anies menjelaskan alasan melanjutkan rencana revitalisasi Monas tersebut. Menurutnya, rencana revitalisasi itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 1995.

Baca Juga: Indonesia Tutup Penerbangan Dan Setop Bebas Visa, Azis Syamsuddin Minta China Tak Marah

"Iya secara prinsip yang tadi dibahas konsentrasinya kawasan selatan, kawasan itu akan diteruskan. Mengapa diteruskan? Karena sejalan dengan Kepres 25 Tahun '95. Ada penyesuaian, penyesuaian pada penambahan vegetasi," katanya. {news.detik.com}

fokus berita : #Yudistira Hermawan #Anies Baswedan


Kategori Berita Golkar Lainnya