06 Februari 2020

Ogah Buang-Buang Anggaran, Wenny Heryanto Pertanyakan Rencana BKKBN Lakukan Pendataan

Berita Golkar - DPR RI mempertanyakan rencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan Pendataan Keluarga (PK) pada tahun 2020 ini.

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto mengatakan, BKKBN perlu memastikan terlebih dahulu target dari pendataan ini. Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) juga memiliki data menyangkut keluarga di Tanah Air.

"Jangan sampai melakukan pendataan tapi tidak valid, hanya membuang-buang anggaran," kata anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BKKBN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Baca Juga: Ditertawakan Misbakhun Karena Stunting, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Kesal

Wenny menjelaskan, selain Kemensos dan Kemenag, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga memiliki data terkini mengenai keluarga hasil pendataan untuk keperluan Pemilu 2019 lalu. Ia menilai, BKKBN sejatinya bisa memanfaatkan data itu guna menghemat anggaran.

Anggota Komisi IX lainnya, Anggia Ermarini menyatakan, BKKBN perlu menggunakan satu metode pendataan untuk menjamin akurasi menggelar PK. Ia pun berpesan agar BKKBN tidak memaksakan pelaksanaan pendataan apabila tidak memadai.

"Kalau anggarannya tidak ada atau kurang, bisa ditunda. Kalau hanya sanggup survei tanpa sensus, harus terbuka pula margin error-nya."

Baca Juga: Benyamin Davnie Pede Rangkul Putra Ratu Tatu Chasanah di Pilkada Tangsel 2020

Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Yani menyatakan, urgensi BKKBN menggelar PK pada tahun ini terkait fungsi BKKBN yang menyasar unit terkecil, yakni keluarga. "Seperti pencantuman nama keluarga, keikutsertaan program KB, jumlah anak yang nantinya untuk Indeks Pembangunan Keluarga (IPK). Bukan seperti data makro milik Kemensos maupun Kemenag," kata dia.

Dalam pendataan ini, kata Yani menjelaskan, BKKBN menggunakan dua metode, yakni sensus sebanyak enam provinsi dan survei terhadap 28 provinsi. Penerapan dua metode ini merupakan alternatif menyusul kurangnya anggaran yang diusulkan dari Rp 558 miliar menjadi Rp 246,9 miliar.

"Anggaran tersebut untuk melakukan pendataan 44,8 persen dari 80.194.285 KK yang diproyeksikan pada 2020," katanya. Yani memastikan, pengambilan data akan mengoptimalkan peranan kader terlatih.

Baca Juga: Bandara Komodo Dikelola Changi, Daniel Mutaqien Marahi Menhub Budi Karya Sumadi

 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan, PK sebagai salah satu pedoman menjalankan program IPK. Indeks ini bertujuan mengukur keberhasilan keluarga, menemukan level pembangunan keluarga, serta mengidentifikasi permasalahan setiap keluarga. {harnas.co}

fokus berita : #Wenny Haryanto