08 Februari 2020

Fraksi Golkar DPRD DKI Sarankan Formula E Digelar Dari Tugu Tani Hingga Patung Kuda

Berita Golkar - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) secara resmi telah melarang Pemprov DKI Jakarta menggelar balap Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat. Kini, PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku pihak penyelenggara Formula E di Jakarta pun masih sibuk mencari lokasi lintasan balap atau sirkuit altenatif.

Meski gagal digelar di Monas, PT JakPro sendiri ingin ajang balap bertaraf internasional itu digelar di lokasi-lokasi yang menjadi ikon Jakarta. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar Judistira Hermawan pun menyarankan Pemprov DKI menggelar Formula E di kawasan Tugu Tani hingga Patung Kuda.

"Kita juga enggak setuju kalau Formula E masuk ke Monas, enggak bagus. Saya pikir banyak jalur di sekitar Balai Kota, Patung Kuda, dan Tugu Tani bisa dimanfaatkan semua," ucapnya, Jumat (7/2/2020).

Politisi 45 tahun ini beralasan, selain menjadi salah satu ikon Jakarta, kawasan tersebut juga dekat dengan Monumen Nasional (Monas). "Tugu Tani, Balai Kota, Patung Kuda, sampai dengan RRI saya rasa itu bisa dimanfaatkan. Bagus treknya, saya juga kan senang balap," ujarnya saat dikonfirmasi.

Baca Juga: Golkar Bantul Jaring 12 Balon Bupati Untuk Pilkada 2020

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ajang balap Formula E tetap akan dilangsungkan di ibu kota pada Juni 2020 mendatang.

Terkait dengan larangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menggunakan kawasan Monas sebagai lintasan balap, Anies mengatakan, pihaknya kini tengah mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

Guna merancang lintasan balap atau sirkuit baru, Anies pun langsung memanggil FIA, selaku pencetus Formula E. Adapun tujuan dari pemanggilan tim khusus dari FIA yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini ialah untuk membantu Pemprov DKI merancang lintasan balap baru.

"Sore ini tim mereka sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk menentukan lokasi baru," ucapnya, Kamis (6/2/2020).

Baca Juga: Bangun SDM Industri 4.0, Menperin Agus Gumiwang Jalin Kerjasama Dengan Singapore Polytechnic

Begitu tim dari FIA tiba, Anies menyebut, tim ini akan langsung bekerja meninjau sejumlah lokasi bersama jajaran Pemprov DKI. "Begitu mereka mendarat, kemudian akan langsung melihat beberapa tempat bersama dengan tim dari Bina Marga, tim dari JakPro, dan eksekutif komite," ujarnya.

Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Efisien Gunakan Anggaran

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan mendukung langkah Pemprov DKI yang tetap akan menggelar ajang balap Formula E. Menurutnya, gelaran Formula E ini bisa menarik wisatawan mancanegara dan dapat dijadikan ajang promosi Jakarta ke dunia internasional.

"Kami mendukung karena memberikan kesan positif kepada dunia bahwa Jakarta itu ramah terhadap wisatawan, terhadap investasi," ucapnya, Jumat (7/2/2020). Meski demikian, ia meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan anggaran untuk ajang balap internasional ini seefektif dan seefisien mungkin.

Baca Juga: Alhamdulillah, MKD DPR Hentikan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Pasalnya, anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan Pemprov DKI demi menggelar balap mobil tanpa emisi ini berasal dari uang rakyat. "Formula E sudah kita sepakati untuk kita dukung bersama, tapi bagaimana ini tidak menelan biaya yang begitu besar," ujarnya saat dikonfirmasi.

Untuk itu ia berharap, kedepannya Pemprov DKI tak lagi harus mengeluarkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk menggelar ajang balap tersebut. Bila nanti sukses menggelar Formula E, ia pun berharap, kedepannya Jakarta kembali diberi kesempatan menggelar event bertaraf internasional.

"Kita jangan melihat satu tahun ini, kita enggak ingin jor-joran di tahun ini, tapi ini karena kontraknya lima tahun," kata Judistira.

"Mudah-mudahan biaya yang dibutuhkan lebih kecil terus. Kemudian event-event Formula yang lain juga bisa digelar di Jakarta," tambahnya menjelaskan.

Baca Juga: Milenial Kota Surabaya Puji Gus Hans Tokoh Muda Berprestasi Di Segala Bidang

Untuk diketahui, Jakarta tahun ini berkesempatan menggelar Formula E untuk pertama kalinya. Menurut rencana, ajang balap internasional itu akan dihelat pada 6 Juni 2020 mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ajang balap Formula E tetap akan dilangsungkan di ibu kota pada Juni 2020 mendatang.

Terkait dengan larangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menggunakan kawasan Monas sebagai lintasan balap, Anies mengatakan, pihaknya kini tengah mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

Guna merancang lintasan balap atau sirkuit baru, Anies pun langsung memanggil FIA, selaku pencetus Formula E.

Adapun tujuan dari pemanggilan tim khusus dari FIA yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini ialah untuk membantu Pemprov DKI merancang lintasan balap baru. "Sore ini tim mereka sudah dalam perjalanan ke Jakarta untuk menentukan lokasi baru," ucapnya, kamis (6/2/2020).

Baca Juga: Mundur Dari Gerindra, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani Hijrah Ke Golkar

Begitu tim dari FIA tiba, Anies menyebut, tim ini akan langsung bekerja meninjau sejumlah lokasi bersama jajaran Pemprov DKI. "Begitu mereka mendarat, kemudian akan langsung melihat beberapa tempat bersama dengan tim dari Bina Marga, tim dari JakPro, dan eksekutif komite," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka melarang penggunaan Monas untuk pergelaran Formula E.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama mewakili Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah.

"Formula E nanti saya sampaikan rapat Komrah (Komisi Pengarah), bahwa Komrah tidak menyetujui apabila dilaksanakan di area Monas dengan banyak pertimbangan. Di sana ada cagar budaya, ada pengaspalan dan lain-lain," ujar Setya di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca Juga: Jangan Cuma Danau Toba dan Labuan Bajo, Hasan Basri Agus Minta Candi Muaro Jambi Diperhatikan

Dilansir dari Kompas.com, Setya mengatakan, pergelaran Formula E diizinkan jika berlangsung di kawasan di luar Monas sehingga tak mengganggu cagar budaya.

Namun, untuk saat ini, Komisi Pengarah belum membahas pelaksanaan Formula E di kawasan Jalan Medan Merdeka. "Diizinkan tapi di luar kawasan Monas. Secara tertulis belum (diputuskan), kan baru selesai dibicarakan sore ini (revitalisasi Monas)," kata Setya Utama.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berinisiatif mengadakan penyelenggaraan turnamen balap mobil listrik Formula E mulai 2020. Ia menilai pergelaran itu merupakan bentuk inisiatif untuk mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan, mengembangkan pariwisata, olahraga, dan investasi.

Baca Juga: Koalisi Golkar dan Gerindra Bakal Jadi Kekuatan Besar di Pilkada Bontang 2020

Rencana awal, rute Formula E juga akan melalui kawasan Monas. Menurut Anies Baswedan, ajang Formula E merupakan agenda pembangunan jangka panjang. Penyelenggaraan Formula E selama lima tahun berturut-turut dinilai cukup untuk memicu pengembangan ekonomi berkelanjutan.

"Prioritas pengembangan ekonomi dan investasi tersebut sama pentingnya dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti pengembangan transportasi berbasis rel LRT, MRT, pengembangan air bersih dan sistem pengolahan air limbah skala kota dan komunal, dan pembangunan perumahan pemukiman," ujar Anies.

Anies menyampaikan itu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019), untuk menjawab kritik Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI terkait Formula E.

Menurut Anies, setiap prioritas pembangunan di Jakarta telah memiliki porsi anggaran masing-masing. Selain itu, Anies menuturkan, penyelenggaraan Formula E memiliki beberapa dampak positif.

Baca Juga: Menko Airlangga Ungkap Virus Corona Ganggu Industri Farmasi dan Pariwisata

Pertama, aktivitas ekonomi akan bertambah dan dampaknya terasa secara langsung melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung, operasional persiapan dan penyelenggaraan pada tahun 2019-2020, serta mobilitas pengunjung.

Kedua, penyelenggaraan Formula E akan memiliki efek berganda. "Sehingga dapat menyebabkan penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan pendapatan pelaku usaha masyarakat," kata Anies Baswedan.

Proyek revitalisasi Monas dilanjutkan

Dikritik hingga sempat dihentikan oleh Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) kini mendapatkan restu dari Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Juga: Adrianus Asia Sidot Tekankan Vokasi Jadi Konten Pendidikan Masa Depan Indonesia

Proyek revitalisasi Monas akhirnya diminta untuk segera dilanjutkan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama seusai menghadiri

Dikritik hingga sempat dihentikan oleh Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) kini mendapatkan restu dari Kementerian Sekretariat Negara. Proyek revitalisasi Monas akhirnya diminta untuk segera dilanjutkan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama seusai menghadiri rapat Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (5/2/2020).

Baca Juga: Tokoh Panutan di Golkar, Nurul Arifin Ungkap JB Sumarlin Sudah Seperti Sosok Ayah Sendiri

Mewakili Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah, Setya Utama menyatakan, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka meminta Gubernur DKI Jakarta segera mengeksekusi proyek revitalisasi Monas sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995.

"Kita tidak mau ada yang mangkrak di situ. Kita juga ingin segera Monas kembali menjalankan funginya. Sebagai fungsi pelayanan publik, fungsi vegetasinya juga kembali," ujar Setya dikutip kompas.com.

"Kita sesegera mungkin harus kita putuskan ini, kembali ke lampiran Keppres No. 25 Tahun 1995," tambahnya. Ia mengatakan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka telah menggelar rapat yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setya mengatakan dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan antara Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dengan Anies ihwal rencana revitalisasi Monas. Prinsipnya, revitalisasi Monas harus mengacu pada Keppres No. 25 Tahun 1995.

Baca Juga: Hetifah Nantikan Terobosan Mendikbud Nadiem Untuk Pendidikan Vokasi

Karenanya, usai rapat, Pemerintah Provinsi DKI Jakara diminta untuk menyiapkan rencana revitalisasi dalam bentuk gambar yang sesuai dengan Keppres tersebut. Nantinya gambar akan diserahkan dan dirapatkan oleh Komisi Pengarah.

Hal itu mencakup pula upaya menanam kembali pepohonan di kawasan hijau Monas dalam proyek revitalisasi. "Nanti dari pihak Gubernur DKI akan menyampaikan usulan akan menanam kembali di sebelah mana, sesuai dengan lampiran Kelpres itu. Nah kemudian ada di-approve oleh semua anggota Komisi Pengarah," ujar Setya.

"Kemudian baru setelah itu DKI akan melanjutkan kembali revitalisasi, kembali akan melakukan pengerjaan. (Sekarang masih) nunggu hasil, segera. Kalau besok itu disampaikan kami akan sampaikan ke semua angota untuk dipelajari dan kalau (bisa) disetujui," lanjut dia.

Empat Poin Kesepakatan

Diketahuii sebelumnya, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (5/2/2020).

Baca Juga: Jadi Kandidat Kuat Ketua Golkar Jateng, Juliyatmono Pilih Merendah

Pertemuan tersebut menindaklanjuti polemik revitalisasi Monas lantaran proses pengerjaan proyek oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya belum mendapat persetujuan.

Dalam rapat tersebut hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Selain itu, turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Dalam pertemuan, Anies memaparkan konsep revitalisasi sisi selatan Monas, yang tengah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta, namun terpaksa dihentikan sementara.

Proyek dihentikan sementara karena belum mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Baca Juga: Wamendag Jerry Sambuaga Setop Sementara Impor Makanan dan Minuman Dari China

“Kami membahas pertama terkait soal revitalisasi kawasan Monas. Setelah pembahasan panjang, ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari Komisi Pengarah,” kata Anies kepada wartawan usai rapat dengan Komisi Pengarah, seperti dikutip Kompas.com.

Anies menjelaskan, tercatat ada empat kesimpulan dari pertemuan tersebut. Pertama, penataan sisi selatan Monas sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

“Di mana pengunjung bisa datang lalu berjalan ke arah utara langsung menghadap ke Monas, itu rancangannya ada. Di dalam Keppres ada gambaran umum, lalu oleh perancang dibuat sesuai kondisi sekarang,” ujarnya.

Baca Juga: Rugikan Negara Rp.13,7 Triliun, Puteri Komarudin Pertanyakan Pengawasan OJK Pada Jiwasraya

Kedua, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka katanya menghargai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penghijauan kawasan selatan Monas.

Kawasan selatan Monas itu sekarang digunakan untuk tempat parkir dan Lenggang Jakarta. ”Itu semua nanti akan jadi kawasan hijau yang selama ini terbuka justru menjadi hijau,“ jelasnya.

Pendapat Ketiga, lokasi yang kini dibangun akan dijadikan arena terbuka dengan penambahan vegetasi di player box. Bahkan, lanjut Anies, vegetasi yang ada akan ditambah vegetasi tanaman pohon rindang dan pohon keras.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta akan segera menyampaikan gambar revitalisasi Monas untuk disepakati oleh Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. “Jadi, kesimpulan dalam rapat seperti itu saja,” imbuhnya.

Baca Juga: Ace Hasan Dukung Usulan Jokowi Buat Terowongan Penghubungan Antara Istiqlal dan Katedral

Terkait hal tersebut, posisi Gubernur DKI Jakarta dalam Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka diungkapkan Anies merangkap sebagai Sekretaris Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Bahkan dalam Keppres, Gubernur DKI Jakarta juga bertindak sebagai Ketua Badan Pelaksana dari penataan kawasan di Medan Merdeka.

“Secara prinsip, yang tadi dibahas konsentrasinya kawasan selatan, kawasan itu akan diteruskan. Mengapa diteruskan karena sejalan dengan Keppres 25 tahun 1995. Ada penyesuaian, seperti penambahan vegetasi,” jelasnya. {jakarta.tribunnews.com}

fokus berita : #Judistira Hermawan #Anies Baswedan