10 Februari 2020

Berita Golkar - Dengan semakin panjangnya daftar tunggu haji, bahkan sampai 40 tahun, DPR mendesak agar ­pendaftaran ibadah haji bisa sejak bayi. Demikian pula dengan setoran biaya haji juga perlu dinaikkan dari ­Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta ­sehingga nilai manfaatnya makin tinggi.

Hal itu terungkap dalam diseminasi pengawasan dana haji di Hotel Mason Pine, Padalarang, Minggu, 9 Februari 2020.

Acara menghadirkan narasumber yakni anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Suhaji Lestiadi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Sjadzily, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jabar Ajam Mustajam, Ketua Umum MUI Bandung Barat KH M Ridwan, dan Kepala Kemenag Bandung Barat Ahmad Sanukri.

Baca Juga: Bamsoet Nilai Pemulangan WNI Eks ISIS Bukan Prioritas

Menurut Tubagus Ace Hasan, daftar tunggu haji di Indonesia sudah ada yang mencapai 40 tahun, terutama di Sulawesi Selatan. "Sementara di provinsi-provinsi lain rata-rata minimal 15 tahun seperti di Jawa Barat sudah 17 tahun. Daftar tunggu haji ini akan semakin panjang," ujarnya.

Kementerian Agama, menurut Ace Hasan, menentukan Muslimin yang bisa mendaftar haji apabila berusia minimal 12 tahun sehingga kalau daftar tunggu hajinya 40 tahun, baru bisa berangkat haji saat 52 tahun. 

"Di Malaysia sudah lama ditentukan bayi saja bisa didaftarkan untuk haji karena daftar tunggu hajinya sudah 60 tahun. Kemenag bisa meng­ubah aturan ini sehingga dari balita, bahkan bayi, sudah bisa didaftarkan untuk ibadah haji," katanya.

Baca Juga: Keluarga Dukung Rudi Mas’ud Didorong Maju Pimpin Golkar Kaltim

Selain itu, setoran awal haji juga perlu dinaikkan dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta agar nilai manfaatnya makin tinggi.

"Saat ini dengan biaya riil ibadah haji sebesar Rp 69 juta, calon haji hanya membayar biaya haji Rp 35 juta. Sedangkan sisanya sebesar Rp 34 juta berasal dari manfaat dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH," katanya.

Dana haji aman

Sementara itu, BPKH membantah dana setoran haji sebesar Rp 120 tri­liun dikelola sembarangan. BPKH tak ingin nasibnya seperti First Travel yang mengelola dana umat untuk umrah lalu diinvestasikan tak benar.

"Kami berkaca pada kasus-kasus travel umrah yang mengelola dana umat lalu diselewengkan. Dana haji dikelola secara benar saja dapat suara-suara miring," kata Suhaji Lestiadi.

Baca Juga: Waspada Virus Corona, Bupati Wihaji Minta Dinkes Cek TKA China di PLTU Batang

BPKH juga berkaca pada kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri yang kini terbelit akibat investasi yang berisiko. "BPKH berinvestasi di per­usahaan yang nilainya AAA atau minimal AA agar tak berisiko. Memang hukum ekonomi menyatakan kalau ingin untung tinggi, maka risikonya juga tinggi," katanya.

Selain investasi di perusahaan khususnya BUMN, menurut Suhaji, dana setoran haji diinvestasikan juga ke deposito, sukuk negara, dan emas. "Kami investasi di sukuk pemerintah, bank, dan perusahaan BUMN karena lebih aman," katanya.

Lebih jauh Suhaji menyatakan, Dewan Pengawas BPKH bisa mela­kukan pencegahan hingga tidak ada investasi bodong.

Baca Juga: Airlangga Ungkap Golkar Berpeluang Dukung Gibran di Pilkada Surakarta 2020

 

Dengan adanya investasi dana haji ini, kata Suhaji, membuat jemaah calon haji membayar biaya haji hanya 50 persennya dari biaya sebenarnya. "Biaya haji sebenarnya Rp 73 juta, tapi biaya yang harus dikeluarkan jemaah hanya Rp  35 juta," katanya.

Setiap tahun BPKH mengeluarkan dana untuk penyelenggaraan haji sebesar Rp 14 triliun. "Kami juga mengeluarkan dana sampai Rp 1 tri­liun sebab ada sekitar 40.000 jemaah calon haji yang mengundurkan diri atau batal sehingga uang jemaah dikembalikan," katanya. {www.pikiran-rakyat.com}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily #Suhaji Lestiadi,


Kategori Berita Golkar Lainnya