11 Februari 2020

Berita Golkar - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tidak lagi membuat narasi tentang pengembalian anggota ISIS karena ISIS itu sudah jelas kejahatan ideologi.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, ISIS itu seperti ideologi PKI yang tidak usah diwacanakan lagi untuk setuju atau tidak.

Bahkan dengan tegas, Dedi mengatakan tidak perlu ada perdebatan lagi terkait diterima atau tidaknya pengikut ISIS, karena jelas tak punya tempat lagi di Indonesia. 

"Seperti PKI, sudah tidak jadi narasi apakah Anda setuju atau tidak dengan PKI," kata Dedi, melalui keterangan tertulis.

Baca Juga: Semakin Panjang, Ace Hasan Sarankan Daftar Haji Dibuka Sejak Masih Bayi

Apalagi dengan jelas, lanjut Dedi, ISIS itu merupakan kejahatan ideologi. Negara harus melindungi warganya dari kejahatan ideologi.

"Pemimpin negara tak boleh lagi buat sebuah narasi yang bersifat kejahatan ideologi sehingga kejahatan ideologi itu dianggap main-main. Tak bisa lagi main politik dalam wacana ideologi," kata politikus dari Partai Golkar ini.

Dedi mengatakan, publik tak boleh lagi dibawa ke arah perdebatan tentang ideologi ISIS. Karena itu ranah negara untuk melindungi rakyatnya.

Artinya, kata dia, kajian tentang ideologi ISIS itu bersifat internal negara. Kajiannya dilakukan oleh Lemhanas, BIN, dan BAIS.

Baca Juga: Melki Laka Lena Ajak Milenial Kupang Tengah Jaga Pancasila Dalam Keseharian

"Nah, cukup dibicarakan pada level internal itu, dari sisi analisis intelijen dan pakar ideologi serta sifatnya tertutup," kata wakil ketua Komisi IV DPR RI itu

Dedi mengatakan, ISIS sudah menjadi kejahatan ideologi dan kemanusiaan. Ideologi ini telah meracuni anak-anak. Mereka diajarkan untuk memenggal leher dan melakukan eksekusi.

Karena sudah mengorbankan satu siklus generasi manusia, kata Dedi, maka ideologi ISIS tak usah lagi dibawa ke ranah publik yang melahirkan pro kontra karena itu bukan pilihan demokrasi yang kebenarannya ditentukan berapa besar dukungan di media sosial.

"Sebab, kalau kemudian sentimen pro menguat karena ada kekuatan buzzer yang dibayar, apa negara akan mengikuti sentimen itu? Kan tidak," kata Dedi.

Baca Juga: Misbakhun Cecar BEI Tak Mampu Awasi Kasus Saham Gorengan Jiwasraya

Dia menegaskan, anti-ideologi ISIS merupakan keputusan penting yang tidak mesti dibawa ke ranah berpikir demokrasi. Ideologi itu sudah jelas dilarang dan tidak bisa ditawar lagi.

"Seperti salat, tak usah diwacanakan wajib atau tidak, itu sudah wajib kok. Begitu juga dengan ISIS. Itu sudah tak usah diperdebatkan lagi, sudah wajib dilarang. Hukumnya, fardu ain, bukan kifayah lagi, bos," ujarnya.

Menurutnya, urusan ideologi ISIS bukan lagi dipegang Kementerian Agama karena itu bukan masalah agama, melainkan stabilitas negara dan keamanan nasional. "Keputusannya oleh BIN," ujar mantan bupati Purwakarta dua periode tersebut. {jabar.tribunnews.com}

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya