12 Februari 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, meminta pemerintah mewaspadai pergerakan sel-sel ISIS di Indonesia. Dia menyebut penegak hukum hingga badan intelijen tak boleh berpuas diri setelah pemerintah memutuskan tak memulangkan WNI ISIS dari Timur Tengah.

“Artinya pemerintah juga harus bekerja lebih waspada, kemudian ada keberlanjutan, jadi tidak bekerja temporary,” kata Nurul Arifin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).

Peringatan ini mulanya dilontarkan peneliti terorisme, Ridlwan Habib. Ia meminta Polri dan komunitas intiljen waspad keinginan balas dendam jaringan ISIS di Indonesia. Mereka bisa melakukan penyerangan pada kantor pemerintahan karena jengkel WNI ISIS tidak dipulangkan.

Baca Juga: Ace Hasan Nilai Keputusan Pemerintah Tepat Tak Pulangkan WNI Eks Kombatan ISIS

“Karena pergerakan (sel ISIS) ini juga kan tidak berhenti begitu. Jadi sel-selnya sekarang sedang istirahat dulu,” ujar Nurul Arifin.

Selain itu, Nurul Arifin juga mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut, termasuk tidak memulangkan anak-anak dan wanita yang ikut bersama keluarganya ke ISIS. Menurut dia, itu menjadi konsekuensi setiap warga negara bergabung dengan organisasi teroris, seperti ISIS.

“Begini, kalau masalah anak anak kan ini semua ada di UU Kewarganegaraan, kecuali mereka yang sudah berusia 18 tahun akhirnya stateless juga, sama dengan orang tuanya. Nah, kalau masalah anak-anak, masa anak-anak nanti pulang sendiri, ga mungkin juga, mereka kan harus disertai orang tuanya,” tutur dia.

Baca Juga: Tak Jelas, Dewi Asmara Pertanyakan Keberadaan Aset-Aset BPJS Ketenagakerjaan

Politikus Partai Golkar itu mempertanyakan mengapa orang tua tidak memikirkan konsekuensi bergabung dengan organisasi teroris. Sebab, secara otomatis anak-anak, baik yang lahir di kawasan ISIS maupun dibawa, juga kehilangan kewarganegaraan.

“Kita harus memberikan pelajaran bahwa tidak serta merta negara itu membukakan pintu untuk anak-anak yang, baik lahir di sana atau pun dibawa ketika masih bayi dan kemudian menjadi tanggung jawab negara,” ujar dia.

Meski ada pihak yang menyoroti masalah HAM, tapi menurut Nurul Arifin, negara harus berpegang pada undang-undang yang berlaku.

“Itu menjadi pembelajaran kita semua. Kalau memutuskan berjuang di wilayah luar republik ini, harus dipikirkan dampaknya dan konsekuensi,” ujar anak buah Airlangga Hartarto itu. {indonesiainside.id}

fokus berita : #Nurul Arifin


Kategori Berita Golkar Lainnya