17 Februari 2020

Berita Golkar - Opsi diskresi oleh ketua umum Golkar bisa saja mencuat dalam musyawarah daerah (musda) DPD Golkar Kaltim, awal Maret nanti. Dengan diskresi, bakal calon ketua yang tak memenuhi syarat dasar, tetap bisa berlaga dalam pencalonan. Namun, pemberian diskresi ini bisa jadi hal negatif. Meskipun, hal ini sah-sah saja.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, mengungkapkan perlu atau tidaknya diskresi menyangkut subjektivitas masing-masing partai.

"Bagi saya (yang) orang luar, kebijakan macam itu (diskresi) seharusnya dihindari, bahkan haram hukumnya bagi partai politik. Karena bagi saya, calon ketua dari jalur potong kompas itu menandakan tiga hal," kata magister hukum jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Hal pertama, tutur dosen yang akrab disapa Castro ini, diskresi pertanda gagalnya kaderisasi partai. Sebab, kegagalan ini membuat partai harus melirik orang lain di luar partai. Jika mesin rekrutmen dan kaderisasi partai berjalan, seharusnya tidak sulit untuk menemukan calon-calon terbaik.

Baca Juga: Musda X Golkar Sulut, Tetty Paruntu Terpilih Kembali Secara Aklamasi

Kedua, pemberian diskresi juga sekaligus menandakan hilangnya kepercayaan diri parpol untuk mengusung calon dalam internal partai. Terakhir, pertanda partai tidak kuat secara ideologi. Sehingga orang di luar partai mudah diberikan ruang.

"Padahal idealnya, calon itu mestinya teruji bekerja untuk partai dalam waktu yang cukup," ucapnya. Maka dari itu, dia pun menganggap diskresi bukan langkah baik untuk partai.

Pengamat politik Unmul Lutfi Wahyudi menambahkan, pada dasarnya, Golkar adalah partai besar. Sehingga, tidak perlu seseorang tokoh besar untuk menjabat ketua.

Justru yang diperlukan adalah orang yang bisa mengatur jalannya partai. "Hal ini juga bisa menjadi contoh baik dalam pembelajaran politik," sebut magister lulusan UGM itu.

Baca Juga: Bupati Dodi Reza, Penduduk Muba Pertama Update Online Sensus Penduduk 2020

Ditemui terpisah, Wakil Sekretaris DPD Golkar Kaltim Muhammad Fathurrazi mengatakan, opsi diskresi memang ada. Kemudian menjadi hak Ketua Umum Airlangga Hartarto. Namun, diskresi hanya sebagai tiket maju ke pencalonan.

Soal siapa yang jadi ketua, tetap berdasarkan suara terbanyak. Maka dari itu, saat ini dinamika politik terus berjalan. Apalagi, satu hak suara terdiri dari beberapa elemen. Sehingga, masing-masing elemen tersebut akan berdiskusi memutuskan akan mendukung siapa. Jadi, bukan sekadar keputusan sepihak.

Untuk diketahui, Golkar Kaltim memiliki 16 suara yang terdiri dari 10 DPD kabupaten/kota, 1 DPD provinsi, 1 DPP, 1 suara dari ormas pendiri, lalu 1 suara dari organisasi yang didirikan, 1 suara dari dewan pertimbangan, "Dan 1 suara dari organisasi sayap partai," sambung lelaki yang juga jadi sekretaris steering committee Musda Golkar ini.

Baca Juga: Dua Kader Muda Golkar Berebut Dukungan Rebut Kursi Ketua KNPI Kota Bekasi

Sementara itu, mekanisme pemilihan, tiap calon harus mendapat dukungan minimal 30 persen suara. Atau mendapat lima hak suara. Siapa yang paling dapat banyak, maka dia yang terpilih jadi ketua. Diskresi pernah diberikan dalam pemilihan ketua DPD Golkar Balikpapan, 2017 lalu.

Saat itu, Rahmad Mas'ud mendapat diskresi dari Ketua Umum Golkar kala itu Setya Novanto. Sebelumnya, Rahmad terkendala karena adik kandungnya Abdul Gafar Mas'ud menjabat ketua Partai Demokrat.

Suhu politik di internal Golkar Kaltim mulai hangat jelang pemilihan ketua yang rencananya digelar paling lambat 5 Maret 2020. Isran Noor (gubernur Kaltim saat ini), Makmur HAPK (ketua DPRD Kaltim 2019–2024) dan Rudi Mas’ud (anggota DPR RI 2019–2024), adalah kandidat kuat ketua Golkar Kaltim.

Berbeda dengan Rudi Mas’ud yang terkesan malu-malu, sang kakak, Hasanuddin Mas’ud, justru terang-terangan jika keluarganya bakal all out mendukung Rudi Mas’ud sebagai calon ketua DPD Golkar Kaltim.

Baca Juga: Dipimpin Agung Prasodjo, AMPG Kota Surabaya Jadi Kawah Candradimuka Kaderisasi Golkar

Pria yang akrab disapa Haji Hasan itu mengatakan, selama ini Golkar dikenal sebagai partai yang piawai menciptakan banyak pemimpin. Hal tersebut juga dicerminkan dengan perjuangan membesarkan Partai Golkar. Menurut dia, masuknya keluarga Mas’ud di kancah politik Kaltim beberapa tahun terakhir, berkontribusi terhadap elektabilitas Partai Golkar.

Misalnya saja, Rudi Mas’ud yang saat ini menjabat wakil Sekjen DPP Golkar. Rudi menjadi legislator Kaltim di Senayan dengan suara terbanyak. Jumlahnya tak main-main, mencapai 128.909 suara. Angka itu menempatkan Rudi sebagai legislator perwakilan Kaltim dengan perolehan suara terbanyak sepanjang sejarah.

Hasan menyebut, keberhasilan Rudi meyakinkan masyarakat untuk memilih kader Golkar bukan satu-satunya hasil karya yang dicapai. Dia mengingatkan, jika gerbong kemenangan lain yang mengikuti kesuksesan Rudi juga berimbas tercetaknya legislator lain di Kaltim.

Baca Juga: Ketua Golkar Jaktim Taufik Azhar Dukung Bupati Tangerang Ahmed Zaky Pimpin Golkar DKI

Baik di tingkat I dan II. Termasuk dirinya sendiri yang kini juga menjadi legislator dengan jumlah perolehan kursi terbanyak dari Balikpapan. Belum lagi kiprah Ketua DPD Golkar Balikpapan Rahmad Mas’ud yang masih saudara kandung, turut membesarkan partisipasi pemilih untuk kader-kader Golkar di Balikpapan.

Sehingga, Hasanuddin pun meyakini jika calon pemimpin Golkar mendatang adalah kader yang benar-benar berjuang membesarkan partai dengan karya-karya yang nyata.

“Jadi kalau ditanya kontribusinya apa, maka sudah dilihat dan dirasakan sendiri. Karya membawa Golkar sebagai partai pemenang pemilu di Kaltim. Jadi yang dipilih itu kader yang sudah bersungguh-sungguh demi membesarkan partainya,” lanjut pria yang juga ketua Komisi III DPRD Kaltim itu.

Lanjut dia, keluarga besar Mas’ud beserta gerbong politik di internal Golkar akan memberikan dukungan penuh kepada Rudi Mas’ud untuk menjadi ketua DPD I Partai Golkar Kaltim. “Jadi dengan gerbong yang kami bawa ini, kami siap membesarkan Golkar. Begitu juga klan bani Mas’ud akan mendukung penuh bahkan all out untuk itu,” tambahnya.

Baca Juga: Pilkada Bintan 2020, Golkar Calonkan Robby Kurniawan Dampingi Petahana

Dia berharap, Golkar sebagai partai besar bisa menentukan pemimpinnya dengan baik. Siapa pun yang memimpin, adalah pilihan dan representasi bagi cita-cita Golkar mendatang. “Bagi siapa pun yang akan terpilih, maka harus berkontribusi dalam pemenangan pilkada mendatang,” imbuhnya.

Jelang Musda Golkar Kaltim, pembentukan panitia pengarah (steering committee) maupun panitia pelaksana (organizing committee) sudah dirampungkan. Elite di daerah kini tinggal menunggu jadwal resmi dari DPP Partai Golkar. Sementara itu, DPD I Partai Golkar Kaltim telah mengajukan jadwal musda ke DPP 1 sampai 3 Maret 2020. Dengan waktu pelaksanaan paling lambat pada 5 Maret 2020.

“Untuk lokasinya, kami masih konsultasi ke DPP. Tapi diusulkan musdanya di Samarinda. Hasilnya menunggu keputusan DPP,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim Abdul Kadir saat dihubungi.

Nantinya, penjaringan calon ketua DPD I Partai Golkar Kaltim dilaksanakan saat pelaksanaan musda. Persyaratannya sendiri, dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK5/DPP/GOLKAR/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di Daerah.

Baca Juga: Usai 14 Hari Observasi Virus Corona, Darul Siska Pulangkan Dua Mahasiswa Ke Kampungnya

“Saya tidak bisa mengomentari nama-nama yang muncul. Karena itu hak semua orang. Siapa pun bisa mencalonkan diri. Sepanjang memenuhi syarat dan persyaratan di AD-ART maupun Juklak 05,” kata pria yang sempat menjabat wakil ketua DPD II Partai Golkar Kukar itu.

Persyaratan yang diatur dalam Juklak 05 tersebut adalah aktif secara terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar selama minimal 5 tahun. Lalu pernah mengikuti pendidikan kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai Golkar. Karena setiap tahunnya, DPD melaksanakan pendidikan kaderisasi bagi anggotanya.

Selain itu, anggota partai yang ingin menjadi bakal calon ketua harus memiliki prinsip PD2LT (Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) serta tidak pernah terlibat G-30S PKI. Yang paling penting mendapat dukungan minimal 30 persen dari pemegang hak suara.

“Yang menjadi syarat penting adalah harus kader yang aktif minimal 5 tahun. Dan pernah mengikuti pendidikan Partai Golkar. Karena persyaratan itu satu kesatuan. Harus dipenuhi semuanya,” terang dia. {kaltim.prokal.co}

fokus berita : #Rudi Mas'ud #Herdiansyah Hamzah #Rahmad Mas'ud


Kategori Berita Golkar Lainnya