20 Februari 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi VI DPR RI, Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi DPR. Alasannya agar pembahasan RUU itu lebih terarah dan bisa lebih cepat selesai. 

"Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang lewat Pansus. Meskipun penyelesaian secara cepat tapi tahapan, mekanisme dan substansi tidak boleh diabaikan. Karena Undang-Undang ini harus berkualitas dan jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," ungkap Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ditambahkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu, Omnibus law merupakan kebutuhan bangsa. Untuk itu, menurutnya semua stakeholder harus punya persepsi yang sama. Hal ini mengingat pemerintah sudah menyerahkan RUU Omnibus law ke DPR RI dan harus segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan pembahasan segera dilakukan.

Baca Juga: Tanam Rp.13 Triliun di Saham Benny Tjokrosaputro, Mukhtarudin Minta BPK Audit Jiwasraya

 

DPR selaku perwakilan rakyat tentu akan membahas substansi dan materi RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dengan melibatkan semua pihak. Baik itu buruh melalui serikat pekerja, termasuk pengusaha.

"Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan sebanyak-banyaknya. Pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi."

"Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global. Perlu diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah peperangan ekonomi," tandasnya. {www.beritasatu.com}

fokus berita : #Mukhtarudin


Kategori Berita Golkar Lainnya