02 Maret 2020

Berita Golkar - Surat Keputusan Bersama (SKB) berkaitan dengan pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan diterbitkan.

SKB tersebut merupakan kerja sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi ASN (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mendukung rencana penerbitan SKB berkaitan dengan pengawasan netralitas ASN tersebut.

Baca Juga: Ragukan Netralitas Panitia, Kosgoro 1957 Minta DPP Ambil Alih Pelaksanaan Musda Golkar Riau

"Kami setuju untuk ada regulasi yang terus memastikan ASN itu netral. Kebijakan pemerintah yang semakin menegaskan netralitas birokrasi tentu harus didukung. ASN sudah sepatutnya untuk menjaga netralitas," kata Zulfikar kepada Beritasatu.com, Senin (2/3/2020).

Menurut Zulfikar dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ASN. Sanksi sepatutnya diberikan bagi ASN yang melakukan pelanggaran Pilkada Serentak 2020.

"Ya memang diperlukan pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu penyadaran juga penting agar lahir birokrasi yang profesional, imparsial dan melayani kepentingan publik,” ujar Zulfikar.

Baca Juga: Angka Kematian Ibu-Anak Masih Tinggi, Yahya Zaini Minta Sulbar Galakkan Sosialisasi Kesehatan

Zulfikar menyebutkan, ASN punya posisi dan jabatan harus benar-benar karena sistem meritokrasi yang dibangun. "Bukan karena dekat dengan calon, punya hubungan dengan calon atau mendukung calon yang mestinya enggak boleh dilakukan. Birokrasi itu ke depan harus sesuai dengan fungsinya. Makin melayani publik dan menyatukan bangsa," tegas Zulfikar.

Informasi mengenai SKB disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo.

"Rencana pemerintah untuk mengeluarkan SKB ini akan ditetapkan sebelum Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan. Dengan adanya SKB ini diharapkan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat diminimalisir," kata Tjahjo.

Baca Juga: Bamsoet Tak Ingin Ada Lagi Hoaks Virus Corona Dalam Negeri

Tjahjo menyatakan, terdapat tiga tujuan dari SKB. Pertama, membangun sinergitas dan efektivitas koordinasi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN.

Kedua, memberikan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN. Ketiga, menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas pegawai ASN, khususnya saat penyelenggaraan pilkada. {www.beritasatu.com}

fokus berita : #Zulfikar Arse Sadikin


Kategori Berita Golkar Lainnya