18 Maret 2020

Berita Golkar - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku optimistis bahwa Pemkab Serang akan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten untuk kesembilan kalinya.

“Kami harus optimis, tim juga sudah bekerja dengan maksimal. Ini yang ke sembilan, delapan kali kami mendapatkan WTP,” kata Tatu usai menyerahkan LKPD tahun 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten di Palima Kota Serang, Jum’at (13/3).

Bupati Serang mengutarakan harapannya bahwa kualitas penyampaian laporan keuangan lebih baik dari tahun sebelumnya berdasarkan penilaian BPK RI.

Baca Juga: Bobby Rizaldi Saran Pemerintah Contoh Singapura Tangani Corona Dengan Keterbukaan Informasi

“Karena ini bentuk pertanggungjawaban kami dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang sudah sesuai mekanisme standar akuntansi yang ditetapkan oleh BPK,” ucapnya.

Terkait temuan BPK tahun sebelumnya, Tatu memastikan sudah diselesaikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.“Temuan pun sudah selesai semua,” tegasnya.

Dalam penyerahan yang diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Agus Khotib tersebut, Tatu didampingi Wakil Bupati Serang Pandji Tirtaya, Sekretaris Daerah (Sekda), Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rachmat Jaya, dan jajaran pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Serang.

Baca Juga: Raih Penghargaan Inspiring Journey, Singgih Januratmoko Persembahkan Untuk Warga Jawa Tengah

Kepala Inspektorat Kabupaten Serang, Rachmat Jaya mengatakan bahwa setelah diserahkannya LKPD tahun 2019, maka nanti akan ditindaklanjuti oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

Menurutnya pemda yang menyerahkan laporan keuangan, harus memberi keyakinan yang memadai kepada tim pemeriksa, bahwa laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi pemerintah.

“Intinya kita merespon apa pun yang dibutuhkan tim pemeriksa dari BPK RI, kita harus berikan. Kemudian untuk fisiknya kita memberi keleluasaan sesuai dengan kewenangannya kepada BPK. Sebagai lembaga independen kita harapkan menjadi lembaga yang profesional,” tuturnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Agus Khotib memberikan saran beberapa sikap pemda yang dapat mengganggu penilaian opini WTP.  {www.neraca.co.id}

fokus berita : #Ratu Tatu Chasanah


Kategori Berita Golkar Lainnya