19 Maret 2020

Ahmad Doli Kurnia Minta Semua Lembaga Penyelenggara Pemilu Introspeksi Diri

Berita Golkar - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan pihaknya masih mempelajari secara mendalam keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan tetap Evi Novida Ginting dari jabatan Komisioner KPU.

Doli menilai dalam kasus ini, perlu ada penjelasan lebih lanjut apakah telah terjadi adanya pelanggaran etik yang memang kewenangan penilaiannya ada di DKPP atau masalah penafsiran hukum.

"Karena masalah yang disidangkan itu berawal dari putusan MK yang juga final dan mengikat, yang pada akhirnya bisa tak final dan mengikat, karena telah ditafsirkan oleh Bawaslu," kata Doli kepada Tribun, Kamis (19/3/2020).

Baca Juga: Harganya Melambung, Bamsoet Ajak Pengusaha Sumbang Masker dan Hand Sanitizer Untuk Rakyat

Untuk itu, Doli menilai langkah yang paling tepat saat ini, masing-masing lembaga, baik KPU, Bawaslu, dan DKPP secara kelembagaan harus introspeksi diri. Jika memungkinkan, Komisi 2 DPR akan mengundang DKPP, KPU, dan Bawaslu untuk meminta keterangan secara rinci.

"Kami berharap agar seluruh elemen penyelenggara Pemilu itu bisa tetap solid. Tantangan yang dihadapi saat ini dan ke depan tidaklah mudah. Selain akan menghadapi Pilkada Serentak September mendatang, umat manusia saat ini sedang menghadapi pandemi corona, yang sedikit atau banyak pasti dapat mengganggu setiap aktivitas manusia, termasuk tahapan Pilkada," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini meminta semua pihak penyelenggara pemilu untuk tidak menimbulkan suasana gaduh.

Baca Juga: Cegah Corona di Bulukumba, Andi Hamzah Pangki Minta Kawasan Pantai Bira Ditutup Sementara

Jika masalah ini tidak terjelaskan dengan baik, ia khawatir akan terjadi demoralisasi dan dapat mengganggu kenyamanan bekerja bagi para penyelenggara di daerah, dan pasti akan mengganggu tahapan Pilkada.

"Yang terpenting dari kasus ini, kami Komisi II akan mengambil pelajaran berharga dan menjadi bahan evaluasi kami terhadap keberadaan, fungsi, tugas, dan kewenangan para lembaga penyelenggara di dalam penyempurnaan undang-undamg Pemilu yang akan datang," pungkasnya. {www.tribunnews.com}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia