07 April 2020

Berita Golkar - Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam membuat membuat kebijakan keuangan negara dalam penanganan wabah corona virus disease (Covid-19), mitigasi dampak-dampak Covid-19, serta penyelamatan perekonomian nasional yang akan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI akan membahas secara reguler dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyusun pelaksanaan dan persyaratan ketentuan dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan.

Baca Juga: Hindari Panik Massal, Bamsoet Minta Kepala Daerah Tetapkan Status PSBB Dengan Bijak

"Ke depan, Komisi XI DPR RI akan menjadwalkan secara reguler Rapat dengan Menteri Keuangan, Ketua DK OJK, Kepala LPS untuk mendiskusikan atau menerima laporan dari pelaksanaan kewenangan pelaksanaan kebijakan tersebut," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganundito, dalam pernyataan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Kepala LPS telah diselenggarakan pada Senin (6/4/2020), baik melalui kehadiran fisik dan video conference.

"Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama pada awal Masa Sidang III Komisi XI DPR RI, meskipun sebelumnya saya telah beberapa kali secara video conference bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Kepala LPS memantau kondisi perekonomian dan sistem jasa keuangan pada masa reses," ujarnya.

Baca Juga: Wanita Swadiri Indonesia Donasikan Ratusan Baju Hazmat Untuk Puskesmas di Jabotabek

Agenda utama yang dibahas dalam pertemuan kemarin, Dito melanjutkan, terkait perkembangan kondisi perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19.

Dito menjelaskan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, nilai tukar rupiah, dan industri jasa keuangan sehingga.

"Maka dari itu, diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk mencegah keparahan dan krisis kesehatan-kemanusiaan, krisis sosial, krisis ekonomi dan krisis keuangan dengan fokus kepada belanja kesehatan, social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak," kata dia.

Baca Juga: Lodewijk Paulus Serahkan Puluhan Ribu Vitamin C, Masker dan Hand Sanitizer Bagi Insan Pers Lampung

Kebijakan pemerintah dan stakeholders

Dalam merespon kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil sejumlah strategi. Pertama, re-focusing penganggaran untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial. Kedua, stimulus fiskal tahap I melalui belanja untuk memperkuat perekonomian domestik melalui percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya serta stimulus belanja.

Ketiga, stimulus fiskal tahap II untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor. Lantas, langkah keempat yakni stimulus moneter yang terus dioptimalkan untuk memberi daya dukung pada perekonomian nasional dan menjaga stabilitas baik yang dilakukan oleh bank sentral dengan melakukan triple intervention.

"Sementara itu, langkah yang sama dilakukan OJK melalui stimulus sektor perbankan dan industri perusahaan pembiayaan," ucap Dito. Kelima, pelebaran defisit dapat di atas 3 persen dari Produk Domesti Bruto (PDB) untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan penyelamatan perekonomian dari ancaman krisis.

Baca Juga: Arif Fathoni Sebut Machfud Arifin Figur Pemimpin Yang Dibutuhkan Kota Surabaya

Keenam, program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyertaan modal pemerintah, penempatan dana pemerintah, investasi pemerintah, dan penjaminan. Langkah ketujuh, terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

Mencegah keparahan krisis ekonomi dan keuangan

Dito menegaskan, perkembangan nilai tukar rupiah tentu saja mendapatkan tekanan dari global dan masih dalam kondisi ketidakpastian yang masih relatif tinggi.

Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Komisi XI DPR RI telah meminta BI untuk terus berupaya melakukan stabilisasi nilai tukar sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar melalui kebijakan yang telah dilakukan bank sentral melalui triple intervention, baik secara spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Baca Juga: Atasi Wabah COVID-19, Sarmuji Keluarkan 3 Instruksi Untuk Kader Golkar Jatim

Pada sektor industri jasa keuangan, ia melanjutkan, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Adapun kebijakan OJK itu seperti adanya berbagai relaksasi yang mendukung keberlangsungan usaha sektor riil melalui restrukturisasi kredit dan meredam volatilitas pasar modal.

"Ke depan, Komisi XI DPR RI terus mendukung upaya-upaya OJK agar dapat memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha termasuk usaha mikro dan kecil baik pada sisi keringanan pembayaran kredit atau kemudahaan untuk dapat kembali mendapatkan kredit," katanya. {money.kompas.com}

fokus berita : #Dito Ganinduto #Sri Mulyani


Kategori Berita Golkar Lainnya