08 April 2020

Berita Golkar - Pandemi virus Corona atau Covid-19 membuat sejumlah mata anggaran mengalami realokasi untuk penanggulangan wabah tersebut. Namun Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) tidak menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk hal itu.

Dana BOS tetap diperuntukan untuk mendanai operasional sekolah yang tetap berjalan seperti membayar guru honorer, karyawan harian dan lain-lain.  

"Saya tidak setuju jika dana BOS untuk penangganan Covid-19. Anggaran BOS jangan diarahkan ke Covid-19. Terkait dana penangganan Covid-19 lebih baik koordinasi dengan BNPB," kata politikus Partai Golkar dalam pesan singkatnya, Rabu (8/4).

Baca Juga: Golkar Sediakan Tangki Air dan Wastafel Portabel di 3 Kecamatan di Aceh Tamiang

Justru Ace meminta Kemenag untuk lebih fokus terhadap dampak Covid-19 dari sisi keagamaan dan pendidikan keagamaan. Ia mengemukakan bahwa dalam proses belajar siswa dan mahasiswa banyak mengalami kesulitan dan mendesak adanya solusi.

Ace mengaku, sebagai dosen meski saat ini sedang Covid-19 tetap aktif mengajar. Banyak mahasiswa mengeluhkan biaya e-learning. "Saya juga membaca harian nasional hari ini. Ini ada berita mahasiswa di kosan kekurangan makanan", jelas Ace.

Oleh karena itu, Ace meminta Kemenag segera mendata siswa di sekolah, pesantren dan mahasiswa di perguruan tinggi yang terdampak Covid-19. Hal ini agar memudahkan Kemenang dalam menyalurkan bantuan. Ace juga menyoroti kebijakan Kemenag yang telah menerbitkan Surat Edaran dalam rangka penanganan Covid-19.

Baca Juga: Wakili Golkar Kota Semarang, Petit Widi Atmoko Serahkan APD Untuk 37 Puskesmas

"Surat Edaran ini jangan seperti edaran dinas. Saya contohkan misalnya himbauan agar Sholat Tarawih di rumah, ada dalilnya. Juga Sholat Jumat dan Idul Fitri, disertai dalilnya. Nanti libatkan Ormas Islam, penyuluh agama dan semua perangkat Kemenag di bawah untuk sosialisasinya", lanjut Ace.

Selanjutnya, Ace meminta Kemenag untuk mempertimbangkan penghentian pencatatan nikah. Menurutnya prosesi akad nikah sebetulnya tetap bisa dilakukan dengan tetap menjaga jarak antara pasangan, wali dan saksi.

Sambung Ace, penanganan Covid-19 memang membutuhkan kerjasama lintas sektoral. Ia berharap ada integrasi yang menyeluruh antara Kemenag dengan Gugus Tugas penanganan Covid-19 dan kementerian lainnya.

Baca Juga: Masyarakat Ngotot Mudik, Bamsoet Prediksi Gelombang Kedua COVID-19 Bakal Melanda Jawa

Menurut Ace, dalam rapat kerja, Kemenag akan melakukan refocussing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19. Adapun besaran anggaran yang direalokasi sebesar Rp. 319.107.804.160.

Realokasi anggaran akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) dan masker, alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan dan vitamin.

"Juga penyemprotan disinfektan baik pada internal satuan kerja Kemenag di seluruh Indonesia, maupun untuk eksternal unit kerja, seperti bantuan kepada Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah dan lainnya," tutup Ace. {republika.co.id}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily


Kategori Berita Golkar Lainnya