09 April 2020

Gubernur Hanya Cabut Jam Malam, Hendra Budian Minta Warkop-Warkop di Aceh Tetap Tutup

Berita Golkar - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian menilai masih banyak warga Aceh yang mengabaikan protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus corona atau Covid-19.

Hal itu dilihat dari masih ramainya warga yang nongkrong tanpa menjaga jarak fisik seperti di warung kopi (warkop) di seputaran Banda Aceh pasca pencabutan jam malam oleh Pemerintah Aceh pada Sabtu (4/4/2020).

"Sikap warga itu sangat kita sayangkan, karena imbauan itu tidak sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat kita, sebenarnya imbauan jaga jarak dan tetap waspada harus dijalankan," kata Hendra menjawab Serambi, Rabu (8/4/2020).

Baca Juga: Ace Hasan Minta Kemenag Tak Gunakan Dana BOS Untuk Tangani Pandemi Corona

 

Menurut Hendra, untuk mengawasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan harus ada aturan yang tegas dari pemerintah. Jika tidak, akan kesulitan untuk mengatur masyarakat dalam membatasi ruang geraknya. 

Hendra menegaskan bahwa yang dicabut jam malam, tapi surat edaran Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman agar menutup warkop belum dicabut.

"Ada euforia di tengah masyarakat, saat jam malam dicabut masyarakat seperti tidak ada lagi masalah yang dihadapi. Kita bisa jadi lalai dalam menghadapi virus ini, karena virus ini pertama persoalannya tidak bisa dilihat, kedua penyebarannya cepat sekali," ungkap dia.

Baca Juga: Puteri Komarudin Minta OJK Gencar Edukasi Kebijakan Keringanan Kredit

Politikus Partai Golkar ini mengimbau Wali Kota Banda Aceh untuk tetap menjalankan imbauan Plt Gubernur Aceh menyangkut penutupan warkop. Kalaupun dibuka, maka pemilik warkop harus menerapkan pola penjualan take away (bawa pulang), tidak minum di tempat.

"Kita minta semua pihak bersabar dalam kondisi seperti ini. Ini situasi namanya extra ordinary, situasi yang tidak biasa. Kecuali dalam kondisi normal kita melarang orang duduk di warung kopi itu kita salah, tapi saat ini situasinya abnormal," ungkap Hendra.

Seharusnya, apabila ada pihak-pihak yang melanggar surat edaran pemerintah atau protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus corona, pemerintah harus mengambil langkah tegas.

Baca Juga: Rudy Mas’ud Rangkul Gubernur Isran Noor Masuk Dewan Pertimbangan Golkar Kaltim

 

Selama ini, Hendra menyampaikan upaya Pemerintah Aceh dalam melakukan penanggulangan Covid-19 sudah sesuai dengan protokol penanggulangan  virus tersebut. Ini dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan besar korban yang terpapar virus corona.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRA dari Fraksi PNA, M Rizal Falevi Kirani. Ia juga meminta masyarakat untuk patuh pada aturan kesehatan agar tidak terpapar wabah virus corona yang saat ini menjadi ancaman penduduk dunia.

Namun terkait dengan perbatasan, Falevi meminta Pemerintah Aceh untuk memperketat penjagaan perbatasan Aceh Sumut dan harus membuat kebijakan pelarangan atau perlakuan khusus bagi orang yang ingin masuk ke Aceh.

Menurutnya, penjagaan di perbatasan masih longgar dan hal itu dibuktikan dengan pengakuan Bupati Aceh Tamiang, Musril yang mengaku kewalahan menjaga perbatasan karena tidak ada perhatian serius Pemerintah Aceh. {aceh.tribunnews.com}

fokus berita : #Hendra Budian