17 April 2020

Berita Golkar - Ketua Komisi II, Cindy Wurangian mempertanyakan bantuan Pemprov Sulut yang sudah dijanjikan akan disalurkan ke masyarakat. Ia berharap, bantuan segera disurkan sesuai mekanisme dan bisa berjalan baik

"Mudah-mudahan mekanisme berjalan baik, tidak pilih kasih sehingga bermanfaat dan sedikit membuat keadaan jadi lebih baik," ujar Anggota DPRD Sulut itu kepada tribunmanado. co. id, Jumat (17/4/2020).

Politisi Partai Golkar ini memberi apresiasi kepada pemerintah yang sudah menyalurkan bantuan, termasuk ke Pemerintah kota/kabupaten.

Baca Juga: Bobby Rizaldi Ingatkan Konflik Internal TVRI Jangan Ganggu Tayangan Belajar Dari Rumah

"Pemerintah Kota Bitung sementara membagikan bantuan bagi para rohaniawan yang terdampak covid 19, apresiasi kepada Pemkot Bitung yang mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Secepatnya bantuan Pemprov juga menyusul," kata Politisi asal Kota Bitung ini

Pendataan Penerima

Pemprov Sulut siap menyalurkan bantuan dampak Covid 19 kepada masyarakat. Kepala Dinas Kominfo Sulut, Christian Talumepa melalui Kepala Bidang Kominfo Publik, Ivonne Kawatu mengatakan, Pemprov sedang merampungkan data penerima, nekerja sama dengan lembaga keagamaan.

"Dalam surat edaran Gubernur sangat jelas tertera bahwa untuk pemasukan data di beri waktu sampai dengan 20 April 2020," ujar dia kepada tribunmanado. co.id, Kamis (16/4/2020).

Pemprov sengaja memberi tenggang waktu dengan maksud  agar pimpinan  keagamaan masing-masing dapat mendata  penerima bantuan dengan baik, benar-benar akurat dan tepat sasaran. "Agar pembagian selanjutnya dapat tersampaikan secara tertib dan utuh kepada yang berhak menerima," ujar Ivonne

Baca Juga: Terpapar COVID-19, Ketua Golkar Tana Toraja Diisolasi di RS Lakipadada Makale

Penyaluran bantuan lanjut dia, teknisya diatur Dinas Sosial Daerah Provinsi. Hal ini yang membuat kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat  terdampak belum sepenuhnya terealisasi. Ia menyampaikan, Pemprov tentu mengapresiasi kepedulian netizen yang memantau perkembangan, termasuk mengawal bantuan sosial kebutuhan dasar masyarakat

"Tapi di balik itu juga Pemprov berharap agar tidak berasumsi lebih jauh karena sebetulnya setiap langkah yang diambil Gugus tugas, setiap hari nya terupdate dan di sosialisasikan  lewat media," ujarnya

Perlu dipahami  ketika ada  beberapa desakan permintaan dari berbagai pihak ataupun ada opini masyarakat yang tidak dapat dipenuhi seutuhnya itu karena bukan kewenangan Pemprov, atau bisa juga ada berbagai pertimbangan sehingga tidak dapat berlakukan sesuai kemauan masyarakat. "Pemerintah melakukannya  demi kebaikan dan kepentingan kita semua," ujarnya. 

Baca Juga: Ada Lansia Tak Dapat, Judistira Hermawan Sebut Bansos PSBB DKI Jakarta Tak Tepat Sasaran

Ivonne menjelaskan, adanjuga realokasi anggaran dari Pemkab/Pemkot. "Kewenangannya ada pada Pemkab/pemkot termasuk pengaturan kebutuhan bagi yang terdampak yang pasti tetap terpantau dan koordinasi, sinergitas  berjalan," ujar dia. 

Selain itu, Ivonne mengakui belum semua masyarakat menerima pembagian masker, meski sejumlah instansi sudah melakukan pembagian

Masker dipasaran kehabisan stok, sehingga Pemprov telah  bekerjasama dengan pelaku UKM untuk menyiapkan "Jadi tidak benar kalau Pemprov mengabaikan janji, masker dalam waktu dekat segera di bagikan sesuai peruntukannya," kata diam

Pemerintah mengharapkan masyarakat dan semua pihak agar di masa sulit ini, kita bekerjasama, bersatu padu, siap dan tanggap dalam  memutus mata rantai Covid-19. {manado.tribunnews.com}

fokus berita : #Cindy Wurangian


Kategori Berita Golkar Lainnya