21 April 2020

Dewan Pakar Golkar Apresiasi Percepatan Realisasi Program Kartu Prakerja Oleh Jokowi

Berita Golkar - Dewan Pakar Partai Golkar mengapresiasi percepatan realisasi program Kartu Pra-Kerja oleh pemerintahan Jokowi yang dianggap memiliki komitmen sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Program Kartu Pra-Kerja juga harus segera diperluas secara khusus untuk menolong rakyat yang saat ini terimbas kehidupan ekonominya dari pandemi wabah virus Covid-19. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/04). 

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat pleno I Dewan Pakar Partai Golkar secara zoom virtual meeting yang diikuti seluruh anggota Dewan Pakar. "Dewan Pakar mengapresiasi program Kartu Pra-Kerja yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto." 

Baca Juga: Dewan Pakar Golkar Minta Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda Hingga Tahun Depan

"Program Kartu Pra-Kerja merupakan bukti bahwa pemerintah bukan saja memberikan ikan-nya untuk membantu rakyat, tetapi juga sekaligus memberikan 'kail-nya' untuk membantu dalam mencari dan memulihkan kondisi ekonomi rakyat dalam situasi wabah virus Corona ini," ujarnya.

Meski mengapresiasi, Agung tetap meminta kepada pemerintah, agar benar-benar dapat memastikan percepatan pelaksanaan program tersebut sesuai tujuannya dengan sistem monitoring yang menjamin kepastiannya, termasuk mengamankan kemungkinan adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berspekulasi di tingkat lapangan guna meraih keuntungan pribadi.

Point lain dalam keputusan rapat pleno, Dewan Pakar juga mendukung sikap pemerintah yang tegas melarang mudik di tengah wabah virus Corona.

Baca Juga: Hentikan Pembahasan Politik, Ridwan Bae Minta Semua Fokus Selamatkan Warga Dari Corona

"Keputusan larangan mudik sudah tepat untuk mempercepat memutus mata-rantai penyebaran dan penularan virus Corona.  Termausk kalangan ASN dan TNI/Polri," tegasnya

Pilkada Ditunda Sampai 2021

Selain itu, Dewan Pakar juga merekomendasikan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR yang dilaksanakan pada Desember 2020 hendaknya ditunda sampai tahun 2021. 

Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni mengungkapkan, penundaan ini semata-mata untuk memutus mata rantai penularan virus Corona.

Baca Juga: Golkar Mamuju Bagikan Ribuan Masker, APD dan Sabun Cuci Tangan di Kalukku

"Jauh lebih baik pelaksanaaan Pilkada Serentak 2020 ditunda saja sampai tahun 2021. Kami juga mengusulkan kepada pemerintah dan para kepala daerah melalui DPP Partai Golkar, agar segera me-realokasi anggaran Pilkada Serentak 2020 yang belum dikeluarkan, untuk dipergunakan bagi kemanusiaan dalam melawan pandemik Covid-19," kata Ganjar.

Dewan Pakar Partai Golkar juga merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar, untuk memastikan agar seluruh DPD Partai Golkar Provinsi/Kabupaten dan Kota mengambil peran pro-aktif membantu masyarakat dan pemerintah dalam menangani pandemik Covid-19 dengan segala cara dan bentuk aktivitas sesuai kondisi setempat.

Menurut Agung, situasi seperti ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, partai politik, perusahaan, atau institusi swasta. Namun semua harus ikut turun tangan secara bersama-sama. Oleh karena itu, semangat gotong-royong harus dibangkitkan kembali sebagai modal sosial.

Baca Juga: Yahya Zaini Serahkan Bantuan Logistik Pada Satgas COVID-19 PCNU Nganjuk

“Kita harus bangkitkan kembali modal sosial kita, semangat gotong-royong ini melalui suatu tindakan sosial untuk menolong yang lemah dengan tidak memandang suku, agama, atau pun ras,” kata Agung.

Dewan Pakar juga mengusulkan kepada DPP Partai Golkar, agar menunda semua kegiatan partai yang memiliki konsekuensi pada pengumpulan orang atau massa hingga berakhirnya masa pandemik Covid-19 demi penyelamatan kemanusiaan dan seluruh simpatisan dan seluruh kader Partai Golkar. {rmco.id}

fokus berita : #Agung Laksono