24 April 2020

Berita Golkar - Anggota DPRD Jawa Barat Edi Rusyandi mengkritisi program jaring pengaman sosial yang  digulirkan Pemprov bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Nilai bantuan sebesar Rp 500.000 tidak hanya berbentuk uang, melainkan juga berupa pangan atau sembako.

Rinciannya Rp 350.000 dalam bentuk natura, dan Rp 150.000 berupa uang cash atau tunai. Menurut Edi, skema atau  model bantuan gubernur tersebut dipandang dapat mematikan ekonomi rakyat kecil. 

"Lebih baik yang diberikan itu cash saja atau tunai semua. Agar warung-warung kecil rakyat di perdesaan tetap hidup. Pola begini hanya menguntungkan pengusaha besar, supplier barang ke Pemprov Jabar, sementara ekonomi rakyat bisa mati. Atau jika non tunai, berdayakan dari lokal desa masing-masing," kata Edi anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar,  Jumat (24/4/2020).

Baca Juga: Golkar Sumba Barat Bagikan Ribuan Masker, Sabun dan Sikat Gigi Untuk Pedagang Pasar Weekarou

Pemerintah, lanjut Wakil Ketua GP Ansor Jabar ini, harus menjamin rantai pasokan pangan kepada masyarakat dan  jangan sampai mematikan roda ekonomi di bawah. Selain itu dengan pola bantuan tunai semua, biaya distribusi juga lebih murah.

"Beras tengkulak laku, sementara beras di warung kecil busuk. Barang-barang yang didistribusikan pemerintah provinsi itu semua ada di masyarakat. Biayanya lebih murah dan ada efek ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD asal Dapil Kabupaten Bandung Barat ini berharap bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, namun juga tetap menjaga roda ekonomi masyarakat di bawah.

Baca Juga: Golkar Bagikan 750 Paket Sembako Untuk 26 Kecamatan di Kebumen

"Saya berharap ketika pemerintah mengambil kebijakan, harus memperhatikan betul berbagai aspek. Ketika membatu masyarakat terdampak corona, berdayakan pula ekonomi rakyat," pesannya. {www.galamedianews.com}

fokus berita : #Edi Rusyandi


Kategori Berita Golkar Lainnya