29 April 2020

Berita Golkar - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung rencana Pemerintah Daerah (Pemda) dan relawan menggelar tes Covid-19 secara massal di lokasi pemukiman padat penduduk. Diimbau Pemda lebih dahulu memetakan daerah padat penduduk yang akan digelar tes Covid-19 massal, dengan memprioritaskan zona merah sebagai sasaran utama.

“Tes cepat Covid-19 dengan target uji sampel 1.200 orang per hari itu dilaksanakan bekerja sama dengan pejabat tingkat camat, kepala desa/ lurah, dan RT/RW. Ini tetap mengacu pada protokol Covid-19 yakni menjaga jarak sosial (social distancing) dan jaga jarak fisik (physical distancing) selama pemeriksaan warga,” kata Bamsoet dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/4).

Bamsoet mendorong pemerintah pusat mempercayai penuh pelaksanaan tes tersebut kepada gugus tugas daerah. Hal ini perlu dilakukan mengingat semua kepala daerah adalah komandan dari percepatan penanganan Covid-19 dan mempunyai kewenangan penuh atas pengendalian penyebaran Covid-19.

Baca Juga: Ace Hasan Ungkap Peran Penting Pemda Agar Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Siapkan Sarana

Secara khusus Bamsoet mendorong Pemda bersama Relawan Indonesia Bersatu mempersiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan tes Covid-19 di pemukiman padat penduduk secara matang. Siapkan mobil yang akan digunakan untuk menggelar rapid test gratis, mobil laboratorium yang digunakan untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR).

Secara terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Didik Budijanto mengatakan pemerintah menjamin data pandemi Covid-19 yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 prosesnya cukup ketat.

Setiap hari ada proses verifikasi dan validasi berkalikali untuk memastikan data tersebut. Didik menekankan tidak ada data yang ditutup-tutupi. Adapun perbedaan data baik itu di daerah dengan data yang disampaikan pemerintah pusat, bisa terjadi karena penutupan waktu perhitungan data oleh beberapa instansi atau kementerian dan lembaga terkait tidak sama.

Baca Juga: Permudah Akses Siswa Daerah 3T, Hetifah Apresiasi Program Belajar Dari Rumah TVRI

 

Untuk mengatasi Covid-19, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai 28 April 2020, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik melakukan Pembatasan Sosial Bersala Besar (PSBB). Sejak hari pertama pemberlakuan hingga 30 April 2020 menjadi masa imbauan teguran bagi siapapun yang melanggar aturan PSBB.

“Sampai 30 April adalah masa imbauan dan teguran. Lalu 1 hingga 11 Mei 2020 ditingkatkan menjadi teguran dan penindakan bagi siapapun yang melanggar,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan yang perlu diingat adalah PSBB ini menjadi opsi terakhir yang harus diambil karena sebaran penularan Covid-19 sudah sedemikian meluas. Artinya semua warga harus melakukan proteksi dan ini kadang pilihan yang tidak bisa mengenakkan semua orang.

Dalam tiga hari ke depan, tambah Khofifah, petugas akan melakukan pendekatan persuasif dan humanis di tiga kawasan yang tengah menerapkan PSBB. Diterapkan sistem keamanan berjenjang sehingga masyarakat bisa memahami situasi yang mereka hadapi. {www.koran-jakarta.com}

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya