01 Mei 2020

Berita Golkar - Legislator PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar di Komisi XI DPR meminta agar Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), segera merumuskan secara jelas berapa biaya ekonomi yang harus dikeluarkan negara demi memulihkan perekonomian nasional.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja virtual Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Bappenas Soeharso Monoarfa, dan sejumlah pejabat lainnya, Kamis (30/4/2020).

Baca Juga: Lamhot Sinaga Minta Kemenperin Siapkan Langkah Strategis Bangkitkan Industri Usai Pandemi Corona

Awalnya, Anggota Komisi XI DPR dari Golkar M Misbakhun yang bicara soal sangat terbatasnya ruang fiskal yang ada untuk mengatasi dampak penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dampak penurunan ekonomi global dan nasional jelas mengancam perekonomian nasional. Sebenarnya Perppu 1 tahun 2020 sudah jelas menyebutkan soal biaya krisis.

Namun, oleh BI, malah dinyatakan bahwa penyelesaian krisis ekonomi masih dengan protokol pasar. Akibatnya, pemerintah pun harus mencari dana dengan harus membayar bunga utang tinggi.

"Kalau biaya krisis, kenapa masih pikir market rate terhadap bantuan likuiditas? Bayangkan Bu Menteri jual SBN bunganya sampai 7,9 persen," kata Misbakhun.

Baca Juga: Rudy Mas’ud Pertanyakan SKK Migas Terkait Banyaknya Insiden Kebakaran di Kilang Migas

Ia heran mengapa saat mendesain biaya krisis, masih ada yang ingin mengambil untung dalam situasi tak normal? "Mbok ya BI keluarkan zero coupun bond. Inilah yang namanya sharing the pain. Dan ini sudah dimasukkan dalam biaya krisis tadi," tambah Misbakhun.

Pernyataan Misbakhun ini lalu disambung oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dolfie. Pria yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menilai terlihat belum ada kesepakatan di antara anggota KSSK soal biaya penyelamatan ekonomi nasional.

Disebutnya, BI memiliki persepsi bahwa biaya pemulihan ekonomi dapat ditanggung dengan biaya pasar biasa. Sementara Menteri Keuangan merencanakan hanya Rp 150 triliun untuk pemulihan ekokomi Indonesia yang secara size PDB sudah mencapai hampir Rp 17.000 triliun.

Baca Juga: Dito Ganinduto Optimis Pemerintah RI Mampu Capai Target Pembangunan Di Tengah Pandemi

Sementara OJK menyebut potensi outstanding kredit adalah Rp 1.000 triliun. Jika berpatokan pada kredit di bawah Rp 10 miliar, tunggakan bunga dan pokok sudah mencapai Rp 300 triliun.

"Nah, nampaknya KKSK perlu duduk bersama untuk merumuskan biaya sebenarnya penyelamatan ekonomi nasional sesuai Perppu 1/2020. Bahwa berapa biaya yang dikeluarkan KKSK, termasuk biaya penyelamatan ekonomi nasional. Angka ini belum ada," kata Dolfie.

Jika angka itu sudah disepakati, menurut Dolfie, maka akan jelas berapa surat berharga negara (SBN) yang diserap melalui pasar, penjualan di luar negeri, atau optimalisasi BI seperti lewat Quantitative Easing.

Baca Juga: Bikin Resah Masyarakat Sultra, Bamsoet Minta Pemerintah Tunda Kedatangan 500 TKA China

"Kalau seperti sekarang BI membayangkan krisis ini hanya diselesaikan lewat mekanisme pasar, kan aneh ini. Karena seharusnya ada intervensi lebih karena ini bukan situasi normal," kata Dolfie.

"Jadi menurut saya, harus ada rumusan berapa sebenarnya biaya perkiraan ekonomi untuk selamatkan ekonomi. Sehingga peran BI, Kemkeu, dan OJK dalam menyediakan likuiditas pembiayaan itu jelas semuanya," pungkasnya.

Rapat itu ditunda hingga minggu depan dengan agenda jawaban dari Pemerintah terhadap berbagai pertanyaan, termasuk soal biaya pemulihan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. {www.beritasatu.com}

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya