05 Mei 2020

Pemerintah Wacanakan Relaksasi PSBB, Ace Hasan Minta Evaluasi Menyeluruh Dulu

Berita Golkar - Pemerintah berencana melakukan relaksasi terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pandemi virus Korona atau Covid-19. Rencana itu pun menuai komentar dari kalangan DPR.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan, terkait relaksasi PSBB tersebut pemerintah ‎sebaiknya melakukan evaluasi secara menyeluruh dahulu.

“Evaluasi dulu. Apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penurunan angka positif Covid-19 di daerah tersebut. Lalu apakah tingkat terputusnya mata rantai penularan Covid-19 di daerah yang menerapkan PSBB itu telah terjadi perubahan dengan cepat atau tidak,” ujar Ace Hasan kepada wartawan, Selasa (5/5).

Baca Juga: Bamsoet Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Putuskan Relaksasi PSBB

Menurut Ace, ‎jangan sampai relaksasi aturan PSBB berimplikasi terhadap dua hal. Pertama, tidak mencapai tujuan utama PSBB untuk mencegah persebaran Covid-19 di daerah yang menerapkannya.

“Kedua, justru dinilai sebagai inkonsistensi pemerintah sendiri dalam menerapkan aturan yang berakibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan, ‎pemerintah harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga. Jika pun harus dilakukan relaksasi, tentu berdasarkan atas evaluasi menyeluruh.

Baca Juga: Dyah Roro Esti Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Sesuai Harga Minyak Dunia

“Jadi harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Misalnya harus tetap physical distancing atau jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan lain-lain,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, saat ini pemerintah tengah memikirkan apa yang ia sebut relaksasi PSBB karena sejumlah pertimbangan.

Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

Baca Juga: Dekat Tak Hanya Saat Pemilu, Idah Syahidah Siapkan Sendiri Bantuan Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja. Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.

Ia mencontohkan, bentuk-bentuk relaksasi PSBB nantinya antara lain rumah makan dan tempat perbelanjaan akan bisa beroperasi dengan protokol khusus yang dirancang pemerintah.

“Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya ini sedang dipikirkan,” kata Mahfud.‎ {www.jawapos.com}

fokus berita : #Ace Hasan