06 Mei 2020

Ansar Ahmad Desak Menhub Jelaskan Syarat Pejabat Yang Boleh Bepergian Saat Pandemi Corona

Berita Golkar - Anggota Komisi V DPR RI, Ansar Ahmad meminta agar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuat persyaratan bagi pejabat negara yang diizinkan bepergian dengan moda transportasi publik, sebab syarat tersebut diperlukan untuk menghindari pejabat negara mudik dengan modus tugas negara.

"Ada ruang-ruang bagi pejabat negara karena kita tugas konstitusi. Tapi saran kami, itu harus kita perketat benar-benar petugas negara," dalam Rapat Kerja virtual Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga: Menko Airlangga Nilai Pertumbuhan Ekonomi RI 2,97 Persen Masih Positif

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan, salah satu pengawasan yang bisa dilakukan adalah jaminan pejabat negara yang bepergian itu sudah tes corona dengan hasil negatif.

"Kita juga perlu ada jaminan bahwa sebelum keberangkatan kita lakukan tes COVID-19 supaya kita berangkat dalam keadaan sehat. Persyaratan-persyaratan itu harus diperketat," tegasnya.

Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Tamanhuri juga mempertanyakan apakah pejabat negara yang membawa keluarga diperkenankan bepergian di tengah larangan mudik.

Baca Juga: Misbakhun Bantah Ada Bancakan dan Kongkalikong di Proyek Kartu Prakerja

"Ini kalau anggota dinas apa boleh bawa keluarga? Dan apakah ini perlu menujukkan kita bawa surat perjalanan dinas? Apa cukup dengan kartu anggota saja?," ucap politis partai NasDem itu.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memperbolehkan para pejabat negara termasuk anggota DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah, tetapi tidak untuk keperluan mudik.

“Bapak-bapak adalah petugas negara, pejabat negara berhak untuk melakukan movement  (pergerakan), tapi tidak boleh mudik. Kalau Ibu ada tugas mengunjungi di Tasikmalaya, monggo, kalau Pak Lazarus (Ketua Komisi V DPR) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh,” kata Budi dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga: Bamsoet Minta Pemerintah Beri Diskon BBM Bagi Para Sopir Taksi

“Termasuk kami (menteri kabinet), boleh melakukan perjalanan sepanjang melakukan tugas negara. Saya ke Palembang boleh lihat LRT, tapi enggak mudik,” imbuhnya.

Ia menyebut pernyataan tersebut merupakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. {akurat.co}

fokus berita : #Ansar Ahmad #Budi Karya Sumadi