06 Mei 2020

Berita Golkar - Sinergi dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, terus dilakukan semua pihak. Itu juga yang menjadi harapan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, saat menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa 50 baju hazmat dan 2 ribu masker medis kepada Gugus Tugas Covid-19 yang diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau Thamrin kemarin (5/5).

Bantuan APD dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kaltim tersebut, juga ditambah secara pribadi oleh Makmur HAPK dan istrinya Seri Marawiyah, berupa 6 ribu masker dan hand sanitizer. Sehingga total masker yang akan dibagikan sebanyak 8 ribu masker.

Baca Juga: Ogah Pakai Alkes Produksi Kemenristek, Maman Abdurrahman Ibaratkan Kemenkes Sakau

“Kami juga sudah menggerakkan 3 ribu relawan yang tersebar di kampung-kampung untuk melakukan penyemprotan disinfektan,” katanya saat ditemui di kediamannya kemarin. Secara pribadi, Makmur dan istri juga kerap mengunjungi dan menyuplai kebutuhan-kebutuhan para petugas di posko-posko perbatasan. 

Pada kesempatan itu, Makmur turut mengimbau semua pihak agar selalu mematuhi anjuran pemerintah. Bukan masyarakat saja, tapi jajaran pemerintah daerah dan DPRD juga harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memerangi wabah ini. “Termasuk mematuhi anjuran-anjuran majelis ulama,” katanya.

Momentum Ramadan di masa pandemi, lanjut dia, bisa dimanfaatkan masyarakat, khususnya umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan. Disebutnya, dalam situasi seperti ini, masyarakat harus memiliki kecerdasan finansial.

Baca Juga: Borong Seluruh Dagangan UMKM Kota Gorontalo, Idah Syahidah Bagikan Gratis Untuk Masyarakat

“Maksudnya bukan sekadar mampu cari uang, tapi bagaimana bisa menyisihkan sedikit dari pendapatan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Termasuk bagi pejabat, anggota DPRD, pengusaha, karena ini panggilan negara untuk membantu negara,” ungkapnya.  

Selain kecerdasan finansial, Makmur juga menyebut masyarakat harus memiliki kecerdasan emosional. Jadi bukan sekadar menahan hawa nafsu, lapar, dan dahaga saja, tapi di masa pandemi ini masyarakat juga harus menahan diri dari berbagai kebiasaannya.

“Seperti interaksi sosial kita, bahkan untuk beribadah ke masjid. Itu semua demi membantu pemerintah mengatasi Covid-19 ini,” ujarnya. 

Baca Juga: Duh! Koalisi Golkar-Nasdem di Pilwalkot Makassar Terancam Ambyar

Lanjutnya, adalah kecerdasan sosial. Yakni, masyarakat diharapkan bisa saling memahami dan memaafkan, agar bersama-sama bisa mendukung pemerintah mengatasi masalah wabah ini.

“Introspeksi diri. Bagaimana sikap kita selama ini, rasa empati kita ke orang lain. Karena ini semua adalah peringatan bagi kita semua,” ujarnya. 

Diakuinya, sejak merebaknya virus yang berasal dari Wuhan ini, aktivitas perekonomian sangat terganggu. Bukan di Berau atau Kaltim saja, tapi juga terjadi di banyak negara.

Baca Juga: Dyah Roro Esti Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Sesuai Harga Minyak Dunia

Untuk itu, peranan ketua RT, PKK, hingga menghidupkan kembali Dasawisma di masyarakat, menurutnya bisa menjadi kunci dalam penanganan Covid-19 di lingkungan masyarakat. “Di setiap kampung diaktifkan kembali, jadi bisa mendeteksi di tiap kampung. Serentak memeranginya,” ujarnya. 

Sementara pemerintah daerah, bisa mengucurkan dukungan kepada aparat kampung hingga RT, dengan memberi tanggung jawab masalah penanganan di lingkungan mereka. “Tapi perlu juga diberikan tambahan porsi operasional untuk mereka,” katanya. 

Di sisi lain, Makmur juga mengimbau kepada pengusaha-pengusaha besar di Berau agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di masa pandemi. Seperti yang pernah disuarakannya saat salah satu perusahaan tambang ingin mem-PHK ratusan karyawannya.

Baca Juga: Rahmad Mas’ud Bagikan Sembako Untuk Kader dan Pengurus Golkar Balikpapan Terdampak COVID-19

“Memang saat ini terjadi penurunan, tapi dibanding dengan keuntungan yang sudah didapat selama bertahun-tahun dari SDA (sumber daya alam) Berau, ini kan hanya beberapa bulan saja. Anggaplah sedekah,” imbuh Makmur. 

“Merenunglah, para pengusaha besar jadikan ini renungan. Jangan malah menambah beban pemerintah dengan melakukan PHK,” sambung dia. 

Makmur menambahkan, saat gelaran musrenbang nasional secara virtual beberapa waktu lalu, dirinya juga mengusulkan agar anggaran kesehatan di setiap daerah, disamakan dengan alokasi anggaran pendidikan.

Jika selama ini anggaran kesehatan dipatok 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka selanjutnya bisa ditingkatkan menjadi 20 persen. “Ini jadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat,” pungkasnya. {berau.prokal.co}

fokus berita : #Makmur HAPK


Kategori Berita Golkar Lainnya