08 Mei 2020

Nusron Wahid Yakin SMK Ponpes dan Sekolah Vokasi Sangat Terbantu Kartu Prakerja

Berita Golkar - Anggota Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid meyakini bahwa Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi yang efektif dan saling mengisi antara dan saling mengisi antara pelatihan secara online seperti saat ini dan pelatihan offline pada nantinya, pasca Covid 19.

Dengan begitu, maka yang juga sangat terbantu dalam Program Kartu Prakerja ini diantaranya adalah SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.

"Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Dan mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis Ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan."

Baca Juga: Meutya Hafid Desak Kemenlu Investigasi Mendalam Kasus Jasad ABK WNI Yang Dibuang Ke Laut

"Seperti yang dilakukan SMK berbasis Ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu," kata Nusron Wahid, Jumat (8/5), usai melakukan diskusi secara virtua dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.

Jadi menurut Nusron, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.

"Siapa bilang Kartu Pra Kerja hanya dinikmati segelintir platform digital.? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata," tegas Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.

Baca Juga: Aries Kristiyani Pimpin HWK Kota Surabaya Bagikan Ratusan Takjil dan Vitamin Bagi Pengguna Jalan

Nusron menambahkan, Program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19. Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha. "Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," ujarnya.

Jadi menurut Nusron, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan diantaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.

"Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," terangnya.

Baca Juga: Demi Gerakkan Ekonomi, Muji Rohman Usulkan JPS Kota Serang Diganti Bantuan Langsung Tunai

KH Miftahudin, Pengasuh SMK Balekambang Jepara mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Dan jumlah itu diyakini akan terus bertambah.

"SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dg platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri."

"Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha," ujarnya.

Baca Juga: Hasil Survei Sangat Bagus, Mahyunadi dan Lulu Kinsu Sepakat Berpasangan di Pilkada Kutim 2020

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan anggaran Rp 5,6 triliun yang digelontorkan dalam Kartu Prakerja tak hanya untuk pelatihan online atau daring selama pandemi virus corona (Covid-19). Setelah pandemi corona berakhir, maka pelatihan offline juga akan dilakukan.

"Ke depan, Prakerja tetap ada pelatihan yang online dan offline. Tentu tidak benar seluruhnya Rp5,6 triliun hanya diberikan pada mereka yang bekerja atau belajar online," jelas Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Pemerintah telah menambah anggaran Kartu Prakerja yang mulanya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran itu digunakan untuk memberikan insentif kepada penerima Kartu Prakerja yang masing-masing nominalnya Rp 3,55 juta per orang.

Baca Juga: Agar Tepat Sasaran, Agung Widyantoro Minta Penyaluran Bansos Diserahkan Ke Kepala Desa

Sebanyak Rp1 juta akan digunakan untuk program pelatihan. Sementara, sisanya akan diberikan kepada penerima Kartu Prakerja secara bertahap setelah program pelatihan selesai. "Kartu Prakerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka kehilangan pekerjaan," ucap Airlangga. {www.merdeka.com}

fokus berita : #Nusron Wahid