11 Mei 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggunakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menjaga Likuiditas Perbankan.

Ia pun mengatakan, KSSK miskin ide dalam mencari solusi untuk menjaga likuiditas pada masa pandemi COVID-19. Menurut politikus Golkar itu, rencana KSSK tersebut justru akan mengganggu kinerja bank-bank pelat merah, sekaligus menimbulkan konflik kepentingan.

Misbakhun juga menuturkan, selama ini rapat-rapat Komisi XI DPR dengan KSSK yang beragendakan penyelamatan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 selalu difokuskan pada upaya menghindari moral hazard dan konflik kepentingan.

Baca Juga: Jika Menang Lawan Corona, Bamsoet Optimis Perekonomian RI Bakal Segera Pulih

“Rencana KSSK memakai bank-bank Himbara sebagai penjaga likuiditas justru akan melanggar prinsip moral hazard dan menyebabkan konflik kepnetingan. Bahkan, rencana itu belum pernah dibahas ataupun menjadi agenda rapat Komisi XI DPR dan KSSK,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Misbakhun menambahkan, rencana KSSK menggunakan Himbara sebagai penjaga likuiditas sulit dilaksanakan. Sebab, rencana itu akan membebani Himbara yang sedang menghadapi persoalan dalam restrukturisasi kredit nasabahnya sendiri.

“Bagaimana mungkin bank Himbara mengurus keperluan likuiditas bank lain, bahkan menangani restrukrisasi kredit nasabah bank lain, sementara pada saat yang sama bank-bank pemerintah harus merestrukturisasi kredit nasabahnya sendiri,” ulasnya.

Baca Juga: Bamsoet Nilai Jenderal Djoko Santoso Loyal Jaga Keutuhan NKRI

Oleh karena itu, Misbakhun menganggap rencana KSSK itu bukan solusi. Sebab, rencana itu jika terealisasi justru akan merugikan bank-bank Himbara.

“Ini menunjukkan bahwa antar-anggota KSSK miskin ide dan tidak punya gagasan baru yang solutif dalam membantu sektor riil untuk bangkit kembali. Kalau KSSK mau cari selamat, jangan mengorbankan bank Himbara,” tegasnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, program penyelamatan sektor keuangan dan perbankan juga mencakup bantuan untuk sektor riil. Sebab, relaksasi dan restrukturisasi kredit serta pemberian pinjaman baru merupakan bagian dari upaya menggerakkan sektor riil pada masa pandemi COVID-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional

Baca Juga: Prihatin Anggaran Dipotong, Hetifah Dorong Perpusnas Fokus Program Digitalisasi

“Bahwa pemerintah harus membuat prakiraan biaya yang digunakan untuk program pemulihan ekonomi di mana setiap kebijakan, regulasi dan aturan operasional pelaksanaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Komisi XI,” pungkasnya. {akurat.co}

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya