14 Mei 2020

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan evaluasi mendalam sebelum memberlakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB. Misalnya terkait dampaknya terhadap penurunan angka positif Covid-19.

"Sebaiknya lakukan terlebih dahulu evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana relaksasi itu terhadap kebijakan PSBB apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penurunan angka positif Covid-19 di daerah tersebut," kata dia, Kamis (14/5).

"Apakah tingkat terputusnya mata rantai penularan Covid-19 di daerah yang menerapkan PSBB itu telah terjadi perubahan dengan cepat atau tidak," lanjut Ace.

Baca Juga: Golkar Sumbar Tunjuk Aguswanto Jadi Jubir Partai

Politikus Golkar ini menegaskan evaluasi juga kajian laik dilakukan. Sebab pelonggaran PSBB akan berdampak pada penanganan Covid-19 di tanah air. Menurut Ace, pelonggaran PSBB berdampak pada dua hal. Pertama, tidak mencapai tujuan utama PSBB untuk mencegah persebaran Covid-19 di daerah yang menerapkannya.

"Kedua, kesiapan pemerintah sendiri dalam memberikan dukungan untuk menyusun dan menyediakan alat pencegahan yang sesuai dengan protokol Covid-19 yang ketat pada sektor-sektor yang mengalami relaksasi itu," tegas dia.

Dia khawatir jika kedua hal tersebut tidak dipersiapkan pemerintah bakal dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan. "Yang berakibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan," ungkap dia.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Pastikan Komisi II Bakal Bahas Perppu Penundaan Pilkada Di Masa Sidang VI DPR

Pemerintah, lanjut dia, harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga. Jika pun harus dilakukan relaksasi, tentu berdasarkan atas evaluasi menyeluruh dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Misalnya harus tetap physical distancing atau jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan lain-lain," tandasnya.

Wacana Relaksasi PSBB

Pemerintah mewacanakan melonggarkan kebijakan PSBB. Wacana itu berdasarkan daerah yang telah menerapkan PSBB diklaim pemerintah berhasil menurunkan kasus Covid-19.

Baca Juga: Tak Perlu Tergesa-gesa, Darul Siska Nilai Kebijakan Pelonggaran PSBB Diserahkan ke Pemda Terkait

Klaim pemerintah itu setelah pasien rawat inap di rumah sakit rujukan mengalami penurunan hingga 60 persen seperti di DKI Jakarta. Bukan cuma di Jakarta. Di Sumatera Barat, pun kasus Covid-19 disebut pemerintah mengalami penurunan setelah 112 pasien menempati kamar tidur di RSUP Jamil Padang kini hanya tinggal 46.

Hal serupa juga terjadi di Jawa Barat. Penurunan kasus Covid-19 di bumi pasundan diklaim pemerintah turun usai pasien dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memiliki 135 tempat tidur hanya ditempati 30 orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengimbau pada tim gugus tugas penanganan Covid-19 agar menyiapkan simulasi jika akan dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga: Hadapi COVID-19, Melki Laka Lena Tegaskan Baik Metode PCR Maupun Rapid Test Dibutuhkan

Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, Presiden Jokowi minta agar fase-fase yang dilakukan harus jelas. Sebab itu, Doni mengatakan, tim gugus tugas penanganan Covid-19 sudah menyiapkan empat bidang untuk melakukan tahap pelonggaran.

Mulai dari prakondisi, waktu, prioritas dan koordinasi. Dalam tahap pertama yaitu prakondisi, nantinya tim gugus tugas kata Doni akan bekerja sama dengan para akademisi mulai dari pakar epidemiologis, kesehatan masyarakat, sosiologi, komunikasi politik hingga ekonomi kerakyatan. {www.merdeka.com}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily


Kategori Berita Golkar Lainnya