15 Mei 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR-RI Puteri Anetta Komarudin meminta, agar harmonisasi berbagai skema bantuan likuiditas bagi perbankan perlu diperjelas untuk memastikan pelaksanaan yang optimal dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Putkom sapaanya saat menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Merujuk Pasal 11 Perppu No. 1 Tahun 2020, pemerintah berwenang untuk menempatkan dana langsung melalui lembaga keuangan, manajer investasi, atau lembaga lain yang ditunjuk," ujar Putkom kepada awak media, Jumat, (15/5/2020).

Baca Juga: Fadia Arafiq Bagikan 5000 Paket Sembako Untuk Masyarakat Pekalongan Terdampak COVID-19

"Kemudian sebagai ketentuan lanjutan, Pasal 10 PP No. 23 Tahun 2020 memungkinkan pemerintah untuk menempatkan dana kepada Bank Peserta sebagai dana penyangga likuiditas Bank Pelaksana yang memberikan restrukturisasi kredit kepada UMKM terdampak COVID-19,” sambungnya.

Putkom menyoroti kaitan skema penempatan dana ini dengan skema dukungan likuiditas lain yang juga diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, seperti Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi Bank Sistemik dan Bank Non-Sistemik, serta Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) bagi Bank Sistemik.

Pasal jika mengacu PP tersebut Bank Peserta akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dana penyangga likuiditas tersebut kemudian disalurkan kepada Bank Pelaksana oleh Bank Peserta, berdasarkan hubungan kontraktual atau business to business.

Baca Juga: Alien Mus Kembali Bagikan 3 Ton Beras Untuk Halmahera Barat dan Tidore Kepulauan

“Apabila disandingkan dengan skema dukungan lain, seperti PLJP dan PLK, skema penempatan dana pemerintah belum sepenuhnya bersinergi satu sama lain. Padahal, masing-masing skema dukungan likuiditas perbankan ini patutnya menjadi satu kesatuan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara yang holistik untuk mendukung sektor riil yang terdampak pandemi COVID-19,” tegas Putkom.

Untuk itu, kata Putkom, pemerintah bersama otoritas terkait perlu memperjelas dan menyelaraskan hubungan antar skema tersebut agar pelaksanaan kebijakan ini tidak lagi terhambat. Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa PP ini masih belum cukup menjelaskan beberapa hal krusial terkait pelaksanaan teknisnya.

Oleh sebab itu, tegas Putkom, poin-poin vital terkait persoalan teknis yang tidak boleh luput dalam ketentuan pelaksanaan tersebut. Meskipun dalam PP tersebut disebutkan bahwa tata cara penempatan dana pemerintah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini belum diterbitkan.

Baca Juga: Golkar Maros Bagikan 6 Ton Beras dan 1 Ton Minyak Goreng Untuk Warga Terdampak COVID-19

“Menurut saya, masih banyak hal-hal teknis yang perlu diatur lebih lanjut. Misalnya, batasan kewenangan dan tanggung jawab Bank Peserta maupun pemerintah dalam menyalurkan dana penyangga likuiditas."

"Serta ketentuan penilaian risiko oleh Bank Peserta dalam menyediakan dukungan likuiditas kepada Bank Pelaksana. Selain itu, pelibatan BPK dan BPKP menjadi hal yang sangat penting mengingat penyaluran dana dilakukan berdasarkan hubungan kontraktual,” saran Putkom.

Putkom pun mengingatkan, pemerintah dan lembaga otoritas terkait agar melaksanakan peraturan dan kebijakan berlandaskan kaidah good governance serta prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas sehingga tidak menimbulkan moral hazard. {www.kedaipena.com}

fokus berita : #Puteri Komarudin


Kategori Berita Golkar Lainnya