15 Mei 2020

Berita Golkar - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Menurut Bamsoet, menaikkan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

“Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat 15 Mei 2020.

Baca Juga: Firman Soebagyo Dukung Sikap BI dan Jokowi Tolak Desakan Cetak Uang Rp.600 Triliun

Dia menyatakan pemerintah semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat. Apalagi, kata Bamsot, saat ini masyarakat berhadapan dengan situasi sulit akibat pandemi Covid-19. “Kenaikan iuran BPJS kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,” ucapnya.

Maka, politisi partai Golongan Karya (Golkar) ini pun menyarankan, pemerintah mencari solusi lain demi menjaga keberlanjutan program peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Mendorong pemerintah mencari solusi dalam menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dan keberlangsungan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN agar tetap berjalan, tetapi yang tidak memberatkan atau membebankan masyarakat,” tutur politisi kelahiran Jakarta itu.

Baca Juga: Sebelum Relaksasi PSBB, Ace Hasan Minta Pemerintah Lebih Dulu Evaluasi Menyeluruh

Selanjutnya, sebagaimana diketahui, Perpres 64/2020 diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa 12 Mei 2020. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan Pasal 34.

Pada pasal 34 Perpres tersebut, kenaikan iuran terjadi pada Kelas I dan Kelas II mandiri. Kenaikan iuran mulai berlaku per 1 Juli 2020. Lebih lanjut, Kepala hubungan masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, kebijakan ini menunjukkan, pemerintah telah menjalankan putusan MA.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) khususnya dari para Anggota Komisi IX,” ujar Iqbal, Rabu 13 Mei 2020.

Baca Juga: Andi Syarif Pimpin Golkar Singkawang Berbagi Takjil dan Paket Sembako di Posko COVID-19

“Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III,” jelas Iqbal.

Berikut rincian perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dari Januari 2020 hingga 2021. {nusadaily.com}

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya